Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Dokumentasi/ Istimewa
Banda Aceh: Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) menyatakan mencabut penggunaan barcode Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Aceh. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk mengatasi konflik yang kerap terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menurut Mualem, penghapusan barcode BBM merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan potensi konflik antara petugas SPBU dan konsumen.
"Penghapusan barcode adalah salah satu solusi menghilangkan konflik di SPBU dan membuat nyaman masyarakat khususnya konsumen dan petugas SPBU," kata Mualem, Minggu, 16 Februari 2025.
Mualem mencontohkan beberapa kasus di daerah lain di luar Aceh, di mana konflik antara petugas SPBU dan konsumen terjadi akibat penerapan sistem barcode. Ia menyoroti kurangnya fleksibilitas dan empati dalam beberapa situasi, seperti ketika konsumen kehabisan BBM di jalan dan tidak dapat membeli BBM karena tidak memiliki barcode.
"Dalam beberapa kejadian yang kebetulan saya ada di sana, sungguh miris. Ada 2 warga masyarakat mendorong mobil pick upnya yang kehabisan BBM ke SPBU. Namun, petugas SPBU menolak mengisi BBM karena mereka tidak memiliki barcode," jelasnya.
Mualem juga berbagi pengalamannya sendiri terkait kesulitan mendapatkan BBM tanpa barcode. Ia berharap kebijakan penghapusan barcode ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses BBM, terutama dalam situasi darurat.
"Mobil saya menggunakan pertamax dan kehabisan BBM. Saat saya ke SPBU, BBM jenis pertamax kosong, pertamax turbo tidak tersedia. Saya minta diisikan pertalite, secukupnya saja agar saya bisa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Tapi petugas SPBU menolak karena saya tidak memiliki barcode. Aturannya terlalu kaku," ungkap Mualem.
Streaming