Pakar Hubungan Internasional Bedah Strategi RI di Tengah Ketidakpastian Global

Jakarta: Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) menyelenggarakan diskusi strategis tahunan bertajuk “Foreign Policy Outlook 2026: Arah dan Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia di Era Multipolar”.

Kegiatan ini menghadirkan para pakar Hubungan Internasional untuk membedah dinamika geopolitik global yang kini ditandai oleh power struggle kekuatan-kekuatan hegemon dalam memperebutkan pengaruh di berbagai kawasan.

Dr. Agus Haryanto, selaku Ketua Umum AIHII, menegaskan bahwa forum ini merupakan agenda tahunan krusial sebagai wadah pandangan kolektif akademisi HI di Indonesia. “Foreign Policy Outlook 2026 adalah bentuk kontribusi ilmiah kami dalam menganalisis respon kebijakan luar negeri Indonesia terhadap tantangan global,” ujar Dr. Agus Haryanto, dikutip dari keterangan tertulis AIHII, Kamis 29 Januari 2026.

“Dinamika saat ini sangat cair, sehingga AIHII berkomitmen melanjutkan inisiatif ini dengan kegiatan-kegiatan respons strategis lainnya guna memastikan pandangan akademisi tetap sejalan dengan perkembangan politik global,” kata Dr. Agus Haryanto.

Beberapa isu kawasan dibahasa dalam diskusi ini, antara lain yang menjadi perhatian adalah:

1. Asia Timur: Menjaga Otonomi Melalui Strategi Hedging

Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro (UGM) memaparkan Asia Timur sebagai pusat gravitasi global sekaligus arena utama persaingan kekuatan besar. Mengingat rivalitas ini bersifat struktural, Prof. Rachmat mengajukan preposisi strategi strategic hedging, bukan balancing atau bandwagoning.

“Indonesia harus menjadi aktor aktif yang fokus pada otonomi strategis, terutama dalam mengelola interdependensi asimetris dengan Tiongkok melalui mekanisme managed interdependence,” ucap Prof. Rachmat.

Lebih lanjut, Prof. Rachmat menyoroti peran Jepang sebagai "jangkar stabilitas" dan Korea Selatan sebagai mitra kekuatan menengah yang dinamis. Tantangan bagi Indonesia ke depan adalah membangun kapasitas agar tetap memiliki kedaulatan politik dan ekonomi di tengah Asia Timur yang semakin terpolarisasi.

2. Multipolarisme dan Disrupsi: Navigasi di Tengah "Jigsaw Puzzle" Global

Dr. Irman G. Lanti (UNPAD) memberikan perspektif mengenai munculnya "Multipolarisme" yang ditandai dengan kembalinya pengaruh Rusia, kebangkitan Tiongkok, serta kemunculan Dunia Selatan. Namun, kehadiran era "Trump 2.0" sejak Januari 2025 telah membawa disrupsi skala masif yang mengobrak-abrik tatanan dunia berbasis aturan yang kita kenal sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Kasus-kasus seperti di Venezuela menunjukkan bahwa kedaulatan nasional kini sering kali tidak lagi menjadi halangan bagi tindakan yang melanggar hukum internasional.

Menurut Dr. Irman, sistem internasional saat ini lebih menyerupai sebuah "jigsaw puzzle" yang rumit daripada sistem multipolar yang tertata. Bagi Indonesia, disrupsi ini menciptakan dilema kebijakan yang mendalam. Oleh karena itu, Indonesia harus tetap pragmatis dengan memegang teguh prinsip netralitas, non-intervensi, dan perdamaian abadi sebagai fondasi menghadapi pelemahan sistem multilateral berbasis PBB.

3. Koridor Global South: Solidaritas dan Kepemimpinan Baru

Dr. Melyana Ratana Pugu, M.Si. (UNCEN) menekankan peran Indonesia sebagai pemimpin di koridor Global South. Dengan memanfaatkan soft power melalui nilai-nilai pembangunan manusia, Indonesia berpeluang besar menyuarakan kepentingan negara berkembang di forum seperti G20 untuk menghadapi dominasi kepentingan negara maju.

Fokus utama Indonesia harus diarahkan pada kolaborasi ekonomi-pertahanan, advokasi perubahan iklim, dan penguatan aliansi dalam blok seperti BRICS.

Dalam pandangannya, kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif dalam mengubah kemitraan menjadi aksi nyata, mulai dari diplomasi maritim hingga kerjasama kesehatan global. Dengan memperkuat solidaritas di koridor Selatan-Selatan, Indonesia dapat menciptakan posisi tawar yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas nasional di tengah dunia yang terus berubah.

4. Kawasan Amerika dan Eropa: Tantangan Bully Diplomacy dan Limitasi

Dr. Makmur Keliat (UI/LAB 45) yang menyoroti tren bully diplomacy dari Amerika Serikat yang menggunakan tekanan sepihak seperti ancaman tarif dan sikap anti-multilateral. Sementara itu, Eropa tengah berjuang dengan fragmentasi internal akibat kebangkitan populisme kanan. Sebagai middle power, Indonesia perlu menyadari keterbatasan leverage diplomatiknya untuk mengubah kondisi di kedua kawasan tersebut.

Strategi yang direkomendasikan adalah dengan memperkuat koordinasi regional melalui ASEAN dan memobilisasi kerangka kerja seperti East Asia Forum sebagai tameng. Indonesia harus mampu menavigasi hubungan dengan berbagai kekuatan global tanpa terjebak dalam politik blok, sembari tetap memastikan proses pembuatan kebijakan luar negeri di level domestik menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.