Menlu Sugiono: Pembangunan Harus Memberikan Kesempatan dan Manfaat Setara

New York: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa bagi Indonesia, pemenuhan hak atas pembangunan harus dimulai dari dalam negeri. 

"Pembangunan merupakan hak bagi setiap orang dan setiap bangsa. Pemenuhan hak ini harus memastikan partisipasi yang inklusif serta manfaat yang dapat dirasakan oleh semua,” disampaikan Menlu RI, Sugiono, pada High-Level Meeting to Commemorate the 40th Anniversary of the Declaration on the Right to Development, 23 September 2026.

"Pemerintah terus memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap pendidikan, pemenuhan gizi, dan layanan kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun kualitas hidup masyarakat," tegas Menlu Sugiono, dari keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Kamis 24 September 2026.

Disamping itu, upaya dan kebijakan di tingkat nasional perlu berjalan bersamaan dengan dukungan internasional yang kuat. Di tengah perubahan global yang semakin cepat, setiap negara harus memiliki kesempatan yang setara untuk menjalankan prioritas agenda pembangunannya.

Momentum 40 tahun deklarasi ini perlu digunakan untuk memperkuat pelaksanaan hak atas pembangunan dilapangan. Oleh karena itu, Indonesia terus mendorong penyelesaian dan adopsi International Covenant on the Right to Development  sebagai landasan hukum internasional yang lebih kuat.

“Peringatan 40 tahun ini harus lebih dari sekedar seremoni. Momentum ini harus menghasilkan dorongan politik yang kuat agar hak atas pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh orang dan seluruh negara sesuai dengan prioritas agenda pembangunan masing-masing negara,” ucap Menlu Sugiono.

Pertemuan peringatan 40 tahun Deklarasi Hak atas Pembangunan dibuka oleh Presiden Majelis Umum (MU), Sekjen PBB, dan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, serta menghadirkan perwakilan dari masyarakat sipil. Pertemuan bertujuan untuk mendorong langkah kongkret implementasi pembangunan di tengah berbagai ketimpangan dan tantangan global.