Enggan Menyerang, Pemimpin Militer AS Terbelah dalam Merespons Houthi di Yaman

Washington DC: Para pemimpin militer Amerika Serikat terbagi pandangan mengenai apakah Presiden Donald Trump harus melancarkan serangan terhadap pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman. Hal ini diungkapkan oleh dua pejabat AS berdasarkan laporan NBC News, Selasa, 22 September 2026.

Kelompok Houthi merupakan gerakan pemberontak yang telah menguasai sebagian besar wilayah Yaman sejak perang saudara pecah pada 2014 melawan koalisi pimpinan Arab Saudi.

Gencatan senjata yang dimediasi PBB sempat dicapai pada 2022. Tahun lalu, pemerintah Trump menyepakati kesepakatan penangguhan serangan, di mana AS menghentikan operasi militer dan Houthi berjanji tidak menyerang kapal-kapal AS.

Arab Saud pada akhir pekan lalu dilaporkan telah meminta Trump agar militer AS mengambil tindakan terhadap kelompok Houthi. Permintaan tersebut makin mendesak setelah pemberontak mengklaim telah menembak jatuh jet tempur F-15 milik Saudi dan bergerak maju menuju Provinsi Marib, wilayah yang memuat ladang minyak dan gas terbesar di Yaman.

Namun hingga saat berita ini disusun, belum ada respons apapun dari Washington terhadap mobilisasi Houthi.

Hal ini dilaporkan terkait perpecahan di dalam internal militer AS. Sejumlah pejabat militer di Pentagon dan lingkungan pemerintahan Trump menilai pembukaan front militer baru di kawasan tersebut merupakan langkah yang berisiko.

Mereka mengkhawatirkan menipisnya stok senjata defensif serta amunisi jarak jauh milik AS, seraya menekankan bahwa Houthi saat ini tidak menargetkan kapal-kapal AS.

Di sisi lain, sebagian pimpinan militer mendukung langkah intervensi. Mereka berargumen bahwa AS perlu membantu Riyadh membalas serangan Houthi dan merespons penembakan jet F-15 yang dinilai menantang keunggulan udara Saudi di Yaman.

Secara tertutup, mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa jika dibiarkan oleh AS, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sekutu utamanya di kawasan.
 

Perintah Serangan Trump Dibatalkan

Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (kanan) di Riyadh, Arab Saudi. (EFE/EPA/ALI HAIDER)

Sekitar dua pekan yang lalu, media Axios melaporkan bahwa pihak Arab Saudi meminta dukungan militer AS menyusul pengambilan alih kota pelabuhan Mokha dan sejumlah lokasi strategis di pesisi selat Bab el-Mandeb oleh Houthi, yang sebelumnya berada di bawah adiministrasi pemerintah Yaman yang diakui PBB yang saat ini berbasis di kota Aden.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden Trump saat itu menolak ikut campur dalam konflik yang di mulai oleh serangan Arab Saudi di Bandara Internasional Sanaa pada bulan Juli lalu. 

Selama ini, AS menyokong Arab Saudi melalui penyediaan data intelijen, perencanaan operasi, penempatan penasihat militer, hingga bantuan logistik. Kendati demikian, Riyadh terus mendesak Washington untuk memberikan dukungan militer langsung, termasuk dalam serangan udara terhadap Houthi.

Namun, Trump dilaporkan mengalami perubahan sikap pada Kamis, 17 September 2026, setelah berkomunikasi via telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman.

Dalam percakapan itu, Pangeran Mohammed menegaskan bahwa Arab Saudi tidak dapat menghadapi situasi ini sendirian, menyusul serangkaian serangan Houthi terhadap infrastruktur Saudi, penembakan jet F-15, serta ancaman terhadap industri minyak Yaman.

Pasca-percakapan tersebut, Trump meminta militer menyiapkan opsi serangan baru. Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Dan Caine, menggelar rapat darurat di ruang konferensi The Tank di Pentagon untuk membahas opsi tersebut, yang memaksanya membatalkan agenda kunjungan ke Kopenhagen.

Sejak saat itu, pejabat militer AS telah beberapa kali menyajikan skenario untuk melumpuhkan kapasitas militer Houthi dan menghentikan laju pergerakan pemberontak.

Berdasarkan sejumlah laporan media seperti NBC dan New York Times (NYT), Trump dilaporkan sempat memerintahkan serangan terhadap Houthi untuk dimulai pada Minggu, 20 September 2026. Namun, perintah tersebut dibatalkan di hari yang sama. Menurut seorang pejabat, opsi tindakan militer di masa mendatang masih belum sepenuhnya ditutup.

Seorang perwira tinggi militer AS di kawasan Timur Tengah menyatakan kepada NBC bahwa serangan terhadap Houthi berpotensi memunculkan risiko besar bagi pasukan AS di Timur Tengah serta mengganggu operasi militer terhadap Iran, termasuk blokade laut dan pengamanan di Selat Hormuz.

Meski demikian, ia juga menyebut pasukan AS sebenarnya mampu menjalankan misi ganda tersebut sambil meminimalkan sejumlah risiko jika diperintahkan.

Perpecahan internal ini mencerminkan posisi dilematis bagi Trump di tengah pertempuran dengan Iran yang masih berlangsung serta keterbatasan pasokan amunisi utama. Arab Saudi tetap menjadi mitra strategis AS di Timur Tengah, termasuk selama konflik dengan Iran.

Sebelumnya, Trump kepada media FOX News menyatakan sedang mempertimbangkan opsi untuk meningkatkan keterlibatan militer. Laporan ini juga muncul di tengah hubungan antara AS dan sekutunya di Timur Tengah masih diwarnai ketegangan menyusul perang yang dimulai sejak bulan Februari tersebut.

Pada Mei lalu, Arab Saudi terkejut oleh keputusan Trump yang tiba-tiba mengumumkan pengawalan kapal di Selat Hormuz sekaligus membatasi penggunaan pangkalan dan ruang udara oleh militer AS, sebelum akhirnya keputusan tersebut dicabut kembali.
   

Eskalasi Kekerasan Akhir Pekan

Eskalasi pertempuran makin meningkat sepanjang akhir pekan. NYT melaporkan bahwa pada Sabtu, 19 September 2026, Houthi mengklaim telah meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah titik strategis di Riyadh serta fasilitas minyak Aramco di Yanbu, kawasan pelabuhan ekspor utama di Laut Merah.

Juru bicara koalisi mengonfirmasi bahwa Arab Saudi berhasil mencegat rudal balistik yang mengarah ke Riyadh dan menyebut pihak Houthi "menargetkan warga sipil serta infrastruktur sipil di ibu kota."

Di saat bersamaan, kelompok Houthi makin mendekati Selat Bab el-Mandeb di Laut Merah, sebuah jalur vital perdagangan minyak dunia yang makin krusial bagi Saudi setelah Selat Hormuz terdampak konflik dengan Iran.