Gelar Musrembang, Menteri HAM Ingin Jadikan Hak Asasi Kompas Pembangunan Nasional

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pihaknya bakal menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional pada pekan depan. Kegiatan tersebut dinilai langkah strategis untuk menjadikan hak asasi sebagai kompas pembangunan nasional.

"Melalui Musrenbang HAM, kami ingin memastikan agar prinsip-prinsip HAM benar-benar diintegrasikan dalam setiap kebijakan pembangunan dari level pusat hingga daerah," kata Pigai dikutip dari Antara, Sabtu, 6 Desember 2025.

Eks Komisioner Komnas HAM itu mengatakan, HAM merupakan aset yang tidak berwujud. Sehingga menimbulkan pertanyaan tentang cara membumikan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan pembangunan di tanah air. Hal itulah yang nantinya dibahas di dalam forum tersebut.

“Di sinilah kami meyakini perlunya forum yang melibatkan pelbagai pihak untuk merumuskan perencanaan strategis dan teknokratik HAM,” ungkap Pigai.

Baca juga: Australia Dukung Indonesia Jadi Ketua Dewan HAM PBB

Dalam musrenbang itu, perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan menggodok sejumlah program HAM dalam tiga komisi. Yakni, Komisi I tentang pengarusutamaan HAM.

Selanjutnya, Komisi II terkait pemajuan dan pemenuhan HAM. Terakhir, Komisi III mendiskusikan pelindungan dan penegakan HAM.

"Sebelum masuk ke sesi komisi, para peserta akan mendapatkan penguatan substansi dari Kepala Bappenas dan Wamendagri, termasuk sejumlah pejabat negara dan beberapa tokoh kaliber nasional. Dengan begitu, diskusi dalam sesi komisi diharapkan akan lebih hangat dan berdampak," urai Pigai.

Ilustrasi hak asasi manusia (HAM). Foto: Dok. MI.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenham Novita Ilmaris mengatakan hasil yang ingin dicapai dari Musrenbang HAM ini adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut (RTL). Novita optimistis rekomendasi maupun RTL itu dapat menjadi pijakan awal bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menerapkan HAM sebagai kompas kebijakan pembangunan.

"Pada puncak peringatan Hari HAM Ke-77, Menteri HAM akan membacakan rekomendasi yang telah disusun oleh para peserta Musrenbang sekaligus RTL juga akan diserahkan kepada Bappenas dan Kemendagri,” kata Novita.