Trump Sebut Eksekusi Pedemo Iran Dihentikan karena Ancaman Serangan AS

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengeklaim telah menerima informasi terpercaya bahwa rencana eksekusi terhadap para demonstran dan pemimpin unjuk rasa di Iran telah dihentikan. Pernyataan ini muncul di tengah laporan, bahwa pemerintah Teheran justru tengah mempercepat proses peradilan dan eksekusi dalam upaya membungkam protes anti-pemerintah. 

"Kami telah diberitahu bahwa pembunuhan di Iran sedang berhenti dan itu sudah berhenti," ujar Trump kepada wartawan, seperti dikutip TRT World, Kamis, 15 Januari 2026.

Meskipun Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut, ia sebelumnya telah menjanjikan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan vagi warga Iran dan mengancam akan merespons tindakan keras pemerintah setempat secara militer.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuduh Israel mencoba menyeret Amerika Serikat ke dalam perang demi kepentingan Tel Aviv. Araghchi mengatakan bahwa jalanan di Iran telah bersimbah darah dan menuding Israel berada di balik ratusan kematian dengan cara mempersenjatai para demonstran.

Pernyataan Araghchi tersebut merespons laporan media Israel yang secara terbuka membahas keterlibatan strategis dalam mendukung perlawanan di Iran. Di sisi lain, penasihat senior pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Ali Shamkhani memperingatkan Trump bahwa serangan Iran ke pangkalan militer AS di Al Udeid, Qatar, pada Juni lalu adalah bukti nyata kemampuan Teheran untuk membalas setiap serangan.

Ketegangan saat ini membangkitkan kekhawatiran akan terulangnya perang 12 hari yang terjadi tahun lalu antara Iran dan Israel. Dalam konflik tersebut, Israel dan AS meluncurkan gelombang serangan ke fasilitas nuklir Iran, yang kemudian dibalas oleh Teheran melalui serangan drone dan rudal ke wilayah Israel.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah klaim Trump mengenai penghentian eksekusi tersebut akan menunda rencana aksi militer AS. Gedung Putih menegaskan tetap memantau situasi dengan saksama dan siap mengambil langkah yang diperlukan untuk merespons pelanggaran hak asasi manusia di Iran. 

(Kelvin Yurcel)