Rusia Tegaskan BRICS Tak Akan Berubah Jadi Aliansi Militer

Moskow: Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov melayangkan bantahan pada Sabtu, 14 Februari 2026, bahwa blok ekonomi BRICS berupaya bertransformasi menjadi aliansi militer.

Dalam wawancara dengan kantor berita negara TASS, Ryabkov mengatakan BRICS bukanlah aliansi militer maupun organisasi keamanan kolektif yang memiliki kewajiban bantuan militer timbal balik.

“Sejak awal tidak pernah dirancang dalam semangat seperti itu, dan tidak ada rencana untuk mengubah BRICS ke arah tersebut,” kata Ryabkov, dikutip dari Anadolu Agency.

Ia menambahkan bahwa portofolio kerja blok beranggotakan 10 negara itu tidak mencakup latihan militer maupun pengendalian senjata.

Ryabkov juga membantah bahwa latihan angkatan laut yang baru-baru ini digelar di Afrika Selatan merupakan “acara BRICS,” dan menegaskan bahwa anggota yang berpartisipasi melakukannya atas kapasitas nasional masing-masing. Ia merujuk pada latihan “Will for Peace 2026” yang berlangsung pada 9–16 Januari, yang melibatkan Tiongkok, Iran, dan Rusia.

Saat ditanya apakah BRICS dapat melindungi kapal tanker milik negara anggota dari serangan dan menjamin keamanannya, Ryabkov mengatakan blok tersebut tidak memiliki potensi di luar peningkatan logistik dan perlindungan lebih besar dari sanksi, serta bahwa keamanan harus “dijamin dengan cara lain.”

BRICS dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok, dengan Afrika Selatan bergabung pada 2010. Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran kemudian bergabung, memperluas kelompok menjadi 11 anggota, bersama 10 negara mitra.

Wakil menteri luar negeri Rusia itu mengatakan pertumbuhan perdagangan antarnegara BRICS secara signifikan melampaui rata-rata global, yang menurutnya menjadi “indikasi bahwa BRICS, tanpa menjadi semacam ‘tongkat ajaib,’ benar-benar dapat membantu menyelesaikan masalah.”

Ryabkov menyatakan BRICS dapat dan seharusnya menunjukkan solidaritas dengan Iran, serta bahwa Moskow dan Beijing terus berhubungan dengan negara tersebut dan bekerja untuk “memastikan lingkungan politik yang tepat” bagi negosiasi antara Teheran dan Washington.

Menurutnya, fokus saat ini adalah “pada negosiasi yang dilakukan Iran dengan mitra-mitranya pada pekerjaan yang dilakukan Iran secara tidak langsung, terutama melalui perantara Arab, dengan Amerika" yang diyakininya akan terus berlanjut.

AS dan Iran menggelar pembicaraan tidak langsung di Muscat pada 6 Februari dengan mediasi Oman untuk membahas program nuklir Teheran, menandai berakhirnya penangguhan sekitar delapan bulan setelah AS melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran selama perang Iran-Israel selama 12 hari pada Juni 2025.

Washington juga secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya di kawasan, sementara Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran, yang baru-baru ini menghadapi protes luas akibat memburuknya kondisi ekonomi, bahwa negara itu harus mencapai kesepakatan.

Pengayaan uranium tetap menjadi titik sengketa utama, dengan AS menuntut Iran menghentikan pengayaan uranium dan memindahkan uranium yang telah diperkaya tinggi ke luar negeri.

AS juga berupaya memasukkan program rudal Iran dan dukungannya terhadap kelompok bersenjata di kawasan dalam negosiasi, namun Teheran berulang kali menyatakan tidak akan membahas isu di luar program nuklirnya.

Baca juga:  Menlu RI Paparkan Strategi Diversifikasi: Aktif di BRICS, G20 hingga OECD