Menteri HAM Dorong Pers Berani Ungkap Fakta

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti realita pemberitaan di Indonesia yang dinilai menghadapi berbagai tantangan. Ia mendorong insan pers tetap berani mengungkap berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pigai dalam Launching Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM yang dihadiri perwakilan insan pers di Puri Agung Convention Hall, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026. Pigai menegaskan media harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyampaikan berbagai fakta yang terjadi di masyarakat. Ia menyebut media sebagai akselerator baik untuk pemerintah maupun komunitas sekaligus sebagai artikulator kepentingan masyarakat kecil.

“Media sebagai sumber edukasi, media sebagai akselerator kepentingan pemerintah atau kepentingan komunitas, atau kepentingan korporasi, atau kepentingan siapapun, akselerator, percepatan. kedua, media sebagai artikulator kepentingan orang kecil. Menyampaikan penderitaan, rintian, ratapan, kepada, dibuka umum supaya para pemangku kebijakan mereka melihat bahwa oh, media membantu kita membuka cakrawala bangsa,” kata Pigai saat sesi wawancara usai launching program media pers, Rabu, 11 Maret 2026.

Pigai mengatakan keterbukaan informasi justru menjadi bagian penting dalam membangun peradaban demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, media tidak hanya berperan menyampaikan capaian pembangunan, tetapi juga harus mengungkap berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.

“Media harus bisa mengkampanyekan hal-hal yang positif tentang pembangunan nasional, terutama pembangunan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, di bidang ekonomi, sosial, budaya. Tetapi juga media harus mengungkap fakta adanya patologi-patologi sosial. Jadi mengungkapkan fakta-fakta patologi sosial juga diungkapkan,” ujar Pigai.

Ilustrasi pers. Foto: Freepik.com.

Pigai mengaku mendengar sejumlah keresahan dari para pemimpin redaksi terkait kondisi industri media saat ini. Ia mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut dengan membuka ruang dialog bersama komunitas pers. Salah satunya, melalui rencana pertemuan dengan Dewan Pers untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi media arus utama.

Pigai berharap dialog antara pemerintah dan insan pers dapat menghasilkan solusi konkret bagi keberlangsungan industri media di Indonesia. Ia menekankan pers tetap memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi sekaligus mendorong pembangunan hak asasi manusia melalui pemberitaan yang berimbang, kritis, dan bertanggung jawab.