Pembangunan BRT Bandung Diharap Sebanding dengan Anggaran

Bandung: DPRD Kota Bandung meminta pemerintah melakukan evaluasi bersama agar pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT) dapat menjamin kualitas dan manfaat bagi masyarakat. Proyek transportasi massal yang berada di sepanjang jalur utama Kota Bandung dan sempat diberhentikan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dinilai membahayakan pengguna jalan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung dari Fraksi NasDem, Uung Tanuwidjaja, mengatakan proyek BRT merupakan bagian dari program strategis nasional sehingga harus dikerjakan dengan standar tinggi. Uung mengingatkan agar kualitas pembangunan sebanding dengan besarnya anggaran.

"Jangan sampai ada pembangunan fisik, tapi hasilnya tidak maksimal. Anggarannya bintang lima, hasilnya juga harus bintang lima," kata Uung di Bandung, Senun, 13 April 2026.

Uung menjelaskan DPRD mendorong Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Perhubungan segera duduk bersama untuk membahas berbagai persoalan di lapangan. Hal ini menyusul keputusan Wali Kota Bandung yang sebelumnya membekukan sementara izin pembangunan proyek BRT setelah ditemukan sejumlah catatan terkait kualitas pengerjaan.


Pembangunan halte proyek BRT Bandung. Metrotvnews.com/ Roni Kurniawan.

Uung menilai sejak awal proyek ini harus mendapatkan pengawasan ketat agar tidak mengulang persoalan pada proyek infrastruktur sebelumnya, seperti keterlambatan pembangunan flyover Nurtanio.

Selain aspek fisik, DPRD juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami tujuan dan manfaat BRT sebagai transportasi massal modern di Kota Bandung.

"Sosialisasi harus terus dilakukan sampai BRT ini benar-benar diluncurkan," jelas Uung.

Uung juga mengingatkan potensi dampak terhadap lalu lintas dan kondisi sosial masyarakat, khususnya di ruas Jalan Sudirman yang akan dilalui jalur BRT. Karena dengan kondisi jalan yang relatif sempit dan adanya penataan trotoar, kehadiran jalur khusus BRT dikhawatirkan memicu kemacetan.

Selain itu, aktivitas pasar tumpah di kawasan Andir dan Ciroyom juga menjadi perhatian. Pasalnya, operasional BRT direncanakan dimulai sejak pagi hari, beririsan dengan aktivitas perdagangan warga.

"Dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial. Karena itu perlu antisipasi dan penataan yang matang," jelas Uung

Sementara Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan pemerintah kota tidak akan terburu-buru melanjutkan proyek tanpa perbaikan menyeluruh. Farhan menegaskan, evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai standar serta tidak merugikan masyarakat.

"Kami tidak ingin proyek ini berjalan asal jadi. Harus dipastikan kualitasnya baik, aman, dan benar-benar memberikan manfaat bagi warga," kata Farhan.

Farhan menambahkan Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyempurnakan perencanaan, termasuk aspek teknis, lalu lintas, hingga dampak sosial di lapangan.

"Prinsipnya, kami mendukung transportasi massal yang modern dan terintegrasi. Tapi semua harus dipersiapkan dengan matang agar tidak menimbulkan masalah baru," ujar Farhan.