Kepala BGN Sudaryono. Foto: Istimewa.
BGN Evaluasi Kapasitas Dapur MBG agar Distribusi Makanan Tepat Waktu
Whisnu Mardiansyah • 22 November 2026 19:31
Malang: Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dapur yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dapat dikenai sanksi berupa penghentian operasional.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan penertiban dilakukan untuk menjaga mutu makanan sekaligus melindungi keselamatan penerima manfaat.
“Segala bentuk penyelewengan kami tertibkan. Intinya kami tidak segan-segan, dapur yang tidak sesuai standar, tidak punya SLHS kami tutup, kemudian dapur-dapur melayani penerima manfaat tidak sesuai kapasitas kami grading,” ujar Sudaryono saat kunjungan kerja di Malang, Sabtu, 21 November 2026.
Sudaryono menjelaskan setiap SPPG wajib menjalankan operasional sesuai ketentuan, termasuk memenuhi persyaratan higienitas dan sanitasi. Kepemilikan SLHS menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi untuk menjamin kebersihan lingkungan dapur, proses pengolahan, hingga makanan yang disajikan.
Baca Juga :
Kepala BGN Minta Orang Tua Pastikan Gizi Anak
Selain memeriksa kelengkapan persyaratan, BGN mengevaluasi kapasitas produksi setiap dapur agar sebanding dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Pengaturan kapasitas diperlukan untuk memastikan proses memasak hingga pendistribusian makanan berlangsung sesuai jadwal.
“Jangan sampai ada dapur yang kecil melayani jumlah terlalu banyak sehingga terjadi delay dalam proses produksi MBG maupun distribusi. Hal ini berpotensi menimbulkan kerusakan MBG dan permasalahan keamanan pangan,” jelas Mas Dar.

Kepala BGN Sudaryono saat sidak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi. Foto: Dok. BGN.
Ia menambahkan, penilaian atau grading kapasitas menjadi salah satu cara untuk menyesuaikan jumlah penerima manfaat dengan kemampuan operasional masing-masing dapur. Dengan demikian, SPPG diharapkan dapat menjaga mutu makanan sekaligus ketepatan waktu penyaluran.
BGN akan melanjutkan evaluasi dan penertiban terhadap seluruh SPPG agar pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang aman dan berkualitas serta disalurkan sesuai ketentuan.