BRIN-Kemenhaj Susun Instrumen Riset Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah

Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendalami potensi ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui riset. Hal itu untuk mengidentifikasi kontribusi terhadap perekonomian nasional. 

Peneliti Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK) BRIN Abdul Jamil, menegaskan riset ini tidak sekadar menjadi kajian akademis, tetapi ikhtiar untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Jamil, Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji karena menjadi negara dengan jumlah jamaah terbesar di dunia. 

"Kita tidak hanya meneliti haji, tapi kita sedang berusaha merumuskan bagaimana membangun negeri yang makmur dan sejahtera. Indonesia ini number one, unique, the best karena jumlah jamaah haji di dunia yang terbesar adalah dari Indonesia," kata Jamil dalam keterangan di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 5 November 2026.

Jamil menjelaskan, penelitian ini mencakup sepuluh dimensi krusial yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, mulai dari masa tunggu, persiapan, pelaksanaan ibadah di Arab Saudi, hingga kondisi jemaah setelah kembali ke Indonesia. 

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi yang terbentuk dalam setiap tahapan perjalanan ibadah.

Dalam pengembangan instrumen riset tersebut, Kepala Pusat Riset Hukum (PRH) BRIN, Nawawi menekankan pentingnya pemetaan tahapan ekonomi haji secara jelas, yakni ekonomi prahaji, saat pelaksanaan haji, dan pascahaji. 

Foto: Dok. Kemenhaj

Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi sekaligus mengantisipasi kebocoran ekonomi (economic leakage) yang dapat terjadi akibat perilaku konsumtif jemaah di luar fasilitas resmi pemerintah.  

"Ekonomi haji itu kan kalau kita bicara ya, ekonomi prahaji, ekonomi saat melaksanakan haji, dan ekonomi pascahaji. Itu harus clear. Menarik ini, kebocoran ini, karena ada perilaku jemaah kita yang spend lumayan banyak tinggal di hotel yang tidak mau disediakan oleh pemerintah demi privilege," ujar Nawawi.  

Sementara, Direktur Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj, Tri Hidayatno, mengungkapkan besarnya perputaran uang dalam penyelenggaraan haji. Nilai tersebut diperkirakan terus meningkat seiring kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Nilai dari perputaran uang untuk pelaksanaan haji saja itu di tahun 2026 kemarin Rp18,2 triliun, dan untuk 2027 ini sudah pasti di atas Rp20 triliun. Target kita, bagaimana kita bisa mengukur kontribusi riil ekosistem haji terhadap PDB secara komprehensif," ujar Tri. 

Tri juga menyoroti keterbatasan pengukuran kontribusi ekonomi haji terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi haji terhadap PDB tercatat sebesar 0,02 persen. Angka tersebut dinilai belum menggambarkan keseluruhan dampak ekonomi karena penghitungan sebelumnya baru mencakup aspek konsumsi rumah tangga.  

Riset ini dilakukan melalui program pendanaan riset lintas lembaga dalam skema Program Riset Kebijakan Pembangunan Merah Putih (Prima) antara BRIN dan LPDP. Riset ini diharapkan menghasilkan basis data yang kuat untuk mengukur kontribusi ekosistem ekonomi haji dan umrah secara lebih komprehensif.