Senator AS Ajukan Resolusi untuk Blokir Kesepakatan Nuklir Trump dengan Arab Saudi

Washington: Dua senator Partai Demokrat Amerika Serikat (AS), Jeff Merkley dan Edward Markey, mengajukan resolusi penolakan untuk memblokir usulan kesepakatan kerja sama nuklir sipil antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Arab Saudi. 

Langkah tersebut membuka peluang pemungutan suara di Senat setelah 29 November.

Resolusi itu akan memberi anggota Kongres kesempatan menolak kesepakatan yang dikenal sebagai 123 agreement, merujuk pada Pasal 123 Undang-Undang Energi Atom AS 1954, sebelum perjanjian tersebut berlaku.

Berdasarkan mekanisme peninjauan Kongres yang dijelaskan kedua senator, kesepakatan akan mulai berlaku setelah periode peninjauan selama 90 hari, kecuali Kongres mengesahkan resolusi penolakan bersama.

Dalam sebuah pernyataan, Kamis, 15 Oktober 2026, Merkley, anggota senior Komite Hubungan Luar Negeri Senat mengatakan, kesepakatan tersebut belum memiliki perlindungan yang diperlukan untuk mencegah Arab Saudi memanfaatkan teknologi nuklir sipil guna mengembangkan senjata nuklir.

“Memberikan akses kepada Arab Saudi terhadap teknologi energi nuklir sipil AS tanpa perlindungan ketat untuk memastikan teknologi itu tidak menjadi landasan bagi bom nuklir adalah hal yang tidak dapat diterima,” kata Merkley, dikutip dari Anadolu.

Ia mendesak Arab Saudi menerima pembatasan pengayaan uranium dan pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas, disertai inspeksi internasional yang lebih kuat.

Merkley juga menegaskan bahwa Kongres harus menelaah kesepakatan tersebut secara cermat sebelum mulai berlaku.

Senator Edward Markey turut mengkritik usulan perjanjian itu. Menurutnya, kesepakatan tersebut tidak memenuhi standar tertinggi nonproliferasi nuklir untuk perjanjian kerja sama nuklir sipil, sebagaimana didorong para pegiat pengendalian senjata.

“Kesepakatan nuklir AS-Arab Saudi ini berbicara tentang megaton, bukan megawatt,” kata Markey. 

Ia menilai perjanjian tersebut berpotensi meningkatkan risiko proliferasi senjata nuklir di Timur Tengah.

Kesepakatan Berlaku 30 Tahun

Pada Agustus, Trump menyerahkan kesepakatan kerja sama nuklir dengan Arab Saudi kepada Kongres untuk ditinjau. Dalam proses tersebut, anggota Kongres memiliki waktu 90 hari persidangan untuk mempertimbangkan perjanjian itu.

Kesepakatan nuklir berdurasi 30 tahun tersebut akan menempatkan perusahaan-perusahaan AS sebagai pemain utama dalam pembangunan infrastruktur nuklir Arab Saudi. Pengaturannya dirancang untuk menyingkirkan pesaing asing dari sebagian besar pekerjaan dalam proyek tersebut.

Namun, perjanjian itu menuai kontroversi karena berpotensi memungkinkan Arab Saudi melakukan pengayaan uranium di wilayahnya sendiri.

Ketentuan tersebut memicu kekhawatiran anggota parlemen dan kelompok pendukung nonproliferasi mengenai penyebaran kemampuan nuklir di kawasan Timur Tengah.