Berapa Uang Pensiun dan Fasilitas yang Diterima Gibran?

Jakarta: Gibran Rakabuming Raka berhak menerima uang pensiun sebesar Rp20,16 juta per bulan usai resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).

Hak pensiun bagi mantan Wapres diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sementara Pasal 6 ayat (2) mengatur besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
 

Berapa besaran uang pensiun Gibran?

Besaran pensiun mantan Wapres mengacu pada gaji pokok terakhir yang diterima selama menjabat. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, gaji pokok Wapres ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wapres.

Mengacu pada Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara, termasuk Ketua MPR, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung, ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Dengan demikian, gaji pokok Wapres mencapai Rp20.160.000 per tahun. Jika Gibran berhenti dengan hormat, besaran tersebut menjadi dasar penghitungan uang pensiunnya.
 

Apakah uang pensiun wapres diterima seumur hidup?

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978, pembayaran pensiun mantan Wapres dihentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.

Artinya, uang pensiun tersebut dapat diterima selama mantan Wapres masih hidup dan tidak kembali menjabat sebagai Presiden atau Wapres. Dalam Pasal 10 ayat (2), pembayaran pensiun dihentikan pada akhir bulan keenam setelah mantan Presiden atau Wapres meninggal dunia.

Sementara itu, jika mantan Wapres kembali menjabat dan kemudian berhenti dengan hormat, Pasal 10 ayat (3) mengatur pemberian pensiun serta tunjangan sesuai ketentuan yang lebih menguntungkan.


 

Fasilitas bagi mantan wakil presiden

Selain uang pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak keuangan dan fasilitas bagi mantan Wapres.

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8, fasilitas tersebut meliputi:

• Tunjangan sesuai dengan ketentuan pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
• Biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon.
• Biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wapres dan keluarganya.
• Satu rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
• Satu kendaraan milik negara beserta pengemudinya.

Adapun berdasarkan Pasal 9, pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
 

Alasan mantan wapres mendapatkan hak pensiun

Dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978, pemberian fasilitas kepada mantan Presiden dan Wapres merupakan bentuk penghargaan atas jasa serta pengabdian selama menjalankan tugas negara.

Selain itu, meskipun tidak lagi menjabat, mantan Presiden dan Wapres pada umumnya masih menjalankan kegiatan kemasyarakatan karena kedudukan yang pernah diemban.

Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran ditetapkan secara resmi dan ia diberhentikan dengan hormat, hak pensiun serta fasilitas lainnya akan mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1978. (Hasri Khairunnisa)