Araghchi Desak PBB Kecam Tawaran AS Rp360 Miliar untuk Informasi Nuklir Iran

Teheran: Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengecam tawaran imbalan hingga USD20 juta atau sekitar Rp361,96 miliar dari Amerika Serikat (AS) untuk memperoleh informasi mengenai program nuklir Iran.

Araghchi memperingatkan tawaran tersebut dapat membahayakan fasilitas nuklir, ilmuwan, dan personel teknis Iran.

Dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Keamanan PBB, dan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi, Selasa, 10 November 2026, Araghchi menyebut pengumuman Washington sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Menurut kantor berita resmi Iran, IRNA, Araghchi mendesak ketiga pihak tersebut memberikan kecaman tanpa keraguan terhadap langkah AS.

Mengutip Anadolu, Rabu, 11 November 2026, tawaran tersebut diumumkan melalui program Rewards for Justice milik Departemen Luar Negeri AS dan disebarluaskan kembali oleh Komando Pusat AS (CENTCOM).

Program itu menawarkan imbalan hingga USD20 juta serta kemungkinan relokasi bagi pihak yang memberikan informasi mengenai fasilitas nuklir, peralatan, ilmuwan, dan personel Iran.

Araghchi menuduh Washington mendorong kegiatan spionase terhadap program nuklir Iran. Ia memperingatkan langkah tersebut dapat membuat ilmuwan dan tenaga teknis Iran menghadapi ancaman pembunuhan, sabotase, serta risiko keamanan lainnya.

Soroti Kerahasiaan Pengawasan IAEA

Araghchi juga mempertanyakan kredibilitas dan integritas sistem pengawasan IAEA. Menurutnya, pencarian informasi rahasia mengenai fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan badan tersebut menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan informasi inspeksi.

Ia memperingatkan kewajiban pengamanan fasilitas nuklir tidak dapat dijalankan secara normal apabila fasilitas, personel, dan informasi sensitif terus terpapar ancaman serangan maupun sabotase.

Araghchi turut menegaskan Pasal IV Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) mengakui hak setiap negara untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai.

Ia meminta Dewan Keamanan PBB membahas potensi dampak tawaran AS terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta meminta Washington bertanggung jawab atas tindakan yang dinilainya melanggar hukum.

Kepada Grossi, Araghchi secara khusus meminta IAEA melindungi informasi rahasia yang diperoleh selama inspeksi dan mencegah penyalahgunaannya untuk kepentingan intelijen. Ia juga mendesak persoalan tersebut dibawa ke Dewan Gubernur IAEA.

Perselisihan Nuklir AS-Iran Berlanjut

Program Rewards for Justice Departemen Luar Negeri AS menawarkan imbalan finansial bagi pihak yang memberikan informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional Washington.

Menurut surat Araghchi, pengumuman terbaru program tersebut menawarkan imbalan hingga USD20 juta dan kemungkinan relokasi bagi pemberi informasi mengenai program nuklir Iran.

Perselisihan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan setelah serangan militer AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

Meski sejumlah upaya diplomatik telah dilakukan untuk mengakhiri konflik, Washington dan Teheran masih berselisih mengenai aktivitas nuklir Iran, pencabutan sanksi, serta persyaratan untuk mencapai kesepakatan jangka panjang.

Baca juga: AS Evakuasi Sejumlah Pesawat Militer dari Inggris usai Laporan Ancaman Iran