Ajukan Pengunduran Diri, Gibran Tetap Hadiri Penganugerahan Gelar Pahlawan di Istana

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tetap menghadiri acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Kehadiran Gibran menjadi sorotan setelah dirinya menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Gibran tampak mengenakan jas hitam, dasi biru, dan peci hitam. Ia berjalan di belakang Presiden Prabowo saat memasuki Istana Negara.

Gibran kemudian berdiri di barisan pejabat tinggi negara yang berada di sisi kanan Presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra tampak menyalami Gibran.

Gibran juga tiba menggunakan mobil dinas Maung MV3 berwarna putih dengan nomor polisi B 8334 ZZH. Kendaraan tersebut terparkir di samping Istana Negara dan tampak diapit kendaraan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menemui Presiden Prabowo pada Selasa pagi. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas sejumlah hal, termasuk niat Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Prasetyo mengatakan, Gibran menyampaikan niat tersebut di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik ijazahnya.

"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.


Kendaraan Gibran Maung MV3 berwarna putih terparkir di samping Istana. Foto: Metrotvnews.com/Kautsar.
 
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah saran.

Prasetyo juga mengungkapkan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara (PTUN).

"Namun, dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha," ujar Prasetyo.