Transaksi QRIS Melonjak 149,1%, Ancaman Penipuan Digital Masih Jadi Tantangan

Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com

Transaksi QRIS Melonjak 149,1%, Ancaman Penipuan Digital Masih Jadi Tantangan

Eko Nordiansyah • 16 November 2026 13:05

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus meningkat seiring semakin luasnya penggunaan pembayaran digital di masyarakat. Namun, pesatnya perkembangan tersebut juga diikuti tantangan berupa meningkatnya ancaman penipuan digital yang dapat mengganggu keamanan transaksi.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, jumlah pengguna QRIS mencapai 70,59 juta orang atau meningkat 8,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah merchant QRIS tercatat sebanyak 49,39 juta atau tumbuh 36,04 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dari sisi volume transaksi, QRIS telah mencatatkan lebih dari 20 miliar transaksi secara kumulatif. Pertumbuhan volume transaksi tersebut mencapai 149,1 persen secara tahunan.

"Sudah mencapai 49 juta merchant dengan volume transaksi kumulatif lebih dari 20 miliar transaksi," kata Filianingsih dalam acara GEBER PK 2027, di Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Menurut Filianingsih, kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama dalam mendorong penggunaan sistem pembayaran digital. Masyarakat bersedia menggunakan QRIS karena merasakan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, sekaligus meyakini keamanan layanan tersebut.

"Kita lihat kepercayaan masyarakat ini menjadi fondasi utama yang harus dijaga. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena kita percaya bahwa itu memberi kita kemudahan dan kita percaya transaksinya aman dan cepat, mudah, murah, aman dan andal," jelas dia.

Peningkatan penipuan digital yang terorganisasi

Meski demikian, upaya menjaga kepercayaan masyarakat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah peningkatan penipuan digital yang kini semakin terorganisasi, lintas batas, dan memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Perkembangan teknologi tersebut membuat modus penipuan digital semakin beragam. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan teknologi untuk menyusun berbagai skema penipuan yang menyasar pengguna layanan keuangan digital.

Filianingsih menuturkan, meningkatnya risiko penipuan digital juga menjadi perhatian dalam pembahasan di berbagai forum internasional, di antaranya Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Global Anti-Scam Alliance.

Ia menilai, digitalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Namun, di sisi lain, pemanfaatan teknologi juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengembangkan modus penipuan baru.

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Penipuan yang semakin terorganisasi dan lintas batas juga membuat penanganannya membutuhkan koordinasi berbagai pihak. Karena itu, penguatan keamanan transaksi tidak hanya bergantung pada penyelenggara sistem pembayaran, tetapi juga membutuhkan peran regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Filianingsih menegaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan ketika melakukan transaksi digital. Pengguna QRIS, misalnya, perlu memastikan nama merchant dan nominal pembayaran sebelum menyelesaikan transaksi. Selain itu, masyarakat perlu menjaga kerahasiaan PIN, kata sandi, serta kode OTP agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Lebih lanjut, Filianingsih mengatakan Bank Indonesia secara rutin melaksanakan survei nasional perlindungan konsumen setiap tiga tahun. Survei tersebut dilakukan untuk mengukur Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) melalui pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum, selama, serta setelah menggunakan layanan pembayaran.

Hasil survei menunjukkan IKKSP 2026 mencapai 77,03 persen. Angka tersebut meningkat 12,36 poin dibandingkan hasil survei 2023 yang sebesar 64,67 persen. Namun dia menilai jumlah tersebut Masih di dalam kategori kritis.

“Meskipun meningkat, keberdayaan konsumen masih berada pada kategori kritis. Jadi, belum mencapai kategori berdaya,” ujar Filianingsih.

Dia menjelaskan, konsumen masih perlu meningkatkan perilaku transaksi yang aman serta kesadaran untuk memperjuangkan haknya. Selain itu, masih terdapat kesenjangan tingkat keberdayaan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah.

BI perkuat perlindungan konsumen digital

Filianingsih menegaskan, peningkatan inklusi keuangan digital harus diimbangi dengan penguatan perlindungan konsumen. Pasalnya, edukasi konsumen saja tidak cukup untuk menghadapi perkembangan modus penipuan digital yang semakin kompleks, terorganisasi, dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Karena itu, BI mengarahkan Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 pada tiga pilar utama, yakni Empower Consumer, Stronger Protection, dan Collaborative Action.

Ketiga pilar tersebut mencakup penguatan kemampuan konsumen dalam bertransaksi secara aman, peningkatan efektivitas sistem perlindungan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

BI juga mendorong penyelenggara jasa pembayaran untuk menjadikan perlindungan konsumen sebagai bagian dari strategi bisnis dan manajemen risiko, termasuk melalui penguatan keamanan transaksi, transparansi informasi, dan penanganan pengaduan.

Filianingsih menegaskan, penguatan perlindungan konsumen juga perlu dilakukan melalui edukasi, sistem peringatan dini (early warning system), langkah pencegahan oleh penyelenggara, serta koordinasi antarlembaga.

"Jadi kita lihat bahwa edukasi konsumen, sistem peringatan dini (early warning system) dan juga langkah pencegahan oleh penyelenggara serta koordinasi antarlembaga perlu diperkuat, supaya bisa lebih mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat, terpadu dan efektif," kata dia.

(Eko Nordiansyah)