Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Foto: Metrotvnews.com/Afifah Alfina.
Yusril Tak Mau Masalah Hukum dan Administrasi Bebani Presiden
Fachri Audhia Hafiez • 17 November 2026 14:40
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak boleh menanggung dampak dari persoalan hukum maupun kekeliruan administrasi. Persoalan itu sejatinya bisa dimitigasi di tingkat kementerian.
“Jangan sampai Presiden harus menanggung akibat dari persoalan hukum atau kekeliruan administrasi yang sebenarnya dapat dicegah oleh para pembantunya,” kata Yusril di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Yusril, bentuk dukungan dan perlindungan nyata bagi kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan adalah dengan memastikan setiap kebijakan yang diterbitkan memiliki pijakan hukum yang kokoh. Selain itu, harus melalui kajian mendalam.
“Menjaga presiden berarti menjaga agar kebijakan yang dijalankan atas nama pemerintah mempunyai dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, dan pertimbangan yang matang,” ungkap Yusril.
Selain itu, Yusril menyoroti pentingnya fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ia meminta agar setiap hambatan atau perbedaan pandangan antarinstansi dapat diselesaikan secara tuntas di level kementerian.
“Saya tidak ingin setiap persoalan antar kementerian akhirnya kembali ke meja Presiden, hanya karena kita tidak bersedia mengambil tanggung jawab,” ujar Yusril.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra (tengah). Foto: Metrotvnews.com/Afifah Alfina.
Ia mengingatkan kembali pembagian peran konstitusional dalam kabinet, yakni Presiden berfokus pada arah strategis nasional. Sementara para menteri bertugas mengeksekusi penyelesaian masalah di lapangan.
“Presiden mempunyai tugas memimpin negara dan menentukan arah kebijakan nasional. Para menteri telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan yang telah beliau rumuskan, dan para menteri koordinator sesuai dengan bidang tugasnya mengoordinasikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama,” jelas Yusril.
(Metrotvnews.com/Afifah Alfina)