Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain
Roni Kurniawan • 3 November 2025 11:43
Bandung: Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bandung terus dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandung. Sedikitnya delapan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dipanggil untuk memberikan keterangan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.
"Sejauh ini, sekitar delapan kepala OPD yang sudah dipanggil. Selain itu, ada juga beberapa pejabat lain seperti kepala bagian dan kepala bidang yang juga telah dimintai keterangan," ujar Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain di Balai Kota Bandung, Senin, 3 November 2025.
Zulkarnain menegaskan seluruh pejabat yang dipanggil masih berstatus saksi. Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati.
"Pemanggilan sebagai saksi merupakan kewajiban untuk hadir memenuhi panggilan aparat hukum, bukan berarti orang tersebut telah bersalah. Jadi ini murni bagian dari proses hukum yang harus dihormati," jelas Zul.
Baca Juga : Farhan Tegaskan Pemkot Bandung Komitmen Transparansi Proses Hukum
Pihak Kejari Bandung melakukan koferensi pers terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung
Terkait pendampingan hukum, Zul mengaku belum ada langkah khusus dari Pemkot Bandung karena penyidikan masih pada tahap awal. "Saat ini belum, karena prosesnya masih sebatas pemanggilan saksi. Jadi pendampingan hukum belum dilakukan karena belum masuk pada tahap penetapan tersangka," beber Zul.
Penyidikan Kejari Bandung saat ini berfokus pada satu kasus dugaan penyalahgunaan wewenang. Namun, Zul mengaku belum bisa memaparkan secara rinci bentuk dugaan pelanggaran karena proses masih didalami.
Zul telah mengarahkan seluruh pejabat yang dipanggil agar kooperatif dan bersikap terbuka dalam memberikan keterangan kepada penyidik. "Saya sudah mengarahkan kepada semua pihak yang dipanggil agar menyampaikan keterangan sejujur-jujurnya dan tidak menutupi apa pun," ungkap Zul.
Streaming