KPAI Temukan BGN Menunggak Rp1 Miliar di Dapur SPPG Singaparna Tasikmalaya

Tasikmalaya: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan makan bergizi gratis (MBG) di sekolah termasuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, imbas keracunan di Kecamatan Rajapolah. Namun dalam sidak bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) itu, KPAI malah menemukan dapur SPPG Singaparna belum dibayar oleh BGN sebanyak Rp1 miliar.

"Kami melakukan inspeksi mendadak pada program makan bergizi gratis yang dilakukannya di SDN Cikunir dan SMAN 2 Singaparna termasuk dapur SPPG. Karena, di wilayah tersebut sudah mencapai 3 ribu penerima manfaat dan untuk di Kecamatan Rajapolah sendiri belum beroperasi mengingat uji sampel labolatorium belum dibuka," kata Wakil Ketua KPAI Pusat, Jasra Putra, , Sabtu, 17 Mei 2025.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, pembiayaan tim dapur SPPG Singaparna belum dibayar sebesar Rp1 miliar, meski sudah ada kerja sama BGN. Kini dapur SPPG kebingungan, lantaran uang untuk belanja kebutuhan MBG belum ada hingga saat ini. 

"Kami kaget berkaitan dengan masalah ini, memang satu minggu lalu pernah rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional, pembiayaan tidak masalah, karena semua ditangung dari APBN. Tapi di Kecamatan Singaparna dapur SPPG belum ada transfer, yang mana nilainya Rp1 miliar," ungkap dia. 

Dia mempertanyakan alasan tunggakan yang masih belum dibayar oleh BGN. Hal tersebut, menurut dia, perlu dijelaskan oleh BGN. Pihaknya berharap tidak ada imbas dari keterlambatan tersebut, termasuk penurunan kualitas MBG di Kecamatan Singaparna.

"Saya mengkhawatirkan namanya mitra masyarakat adanya keterbatasan hingga khawatir juga dengan kualitas program, termasuk situasi ini dapat menghambat terkait layanan dapur SPPG. Namun, program yang sudah dilakukan di wilayah Singaparna untuk penerima manfaat lebih dari 3 ribu anak jenjang TK, SD, SMP, SMA," paparnya. 

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta anggaran tambahan Rp50 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebutuhan anggaran ini untuk kebutuhan hingga Desember 2025.

"Jadi kalau sekarang ada Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," ucap Dadan saat rapat di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Menurut Dadan, kebutuhan anggaran MBG sebesar Rp116,6 triliun. Kebutuhan anggaran ini untuk memberikan pelayanan kepada Rp82,9 juta penerima MBG.

Sementara itu perihal keracunan MBG, tak cuma terjadi di SPPG Rajapolah, Tasikmalaya, tapi juga di Bogor, Cianjur, Sukoharjo, dan Bandung. Dadan mengungkap konsumsi makan pada pagi atau siang hari maka reaksinya akan terjadi di sore hari. 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya mencatat ada 400 kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG), mulai dari tingkat TK, SD, SMP termasuk satu guru pengajar di Kecamatan Rajapolah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kejadian itu membuat operasional dapur MBG Rajapolah dihentikan sementara. 

(MI/Kristiadi)