PBB Dukung Presiden Palestina Pidato Lewat Video Usai Visa Ditolak AS

New York: Majelis Umum PBB pada Jumat 19 September 2025 mengadopsi resolusi yang mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menyampaikan pidato dalam debat tingkat tinggi minggu depan melalui rekaman video setelah Amerika Serikat (AS) menolak mengeluarkan visa bagi delegasi Palestina.

Resolusi tersebut disahkan dengan 145 suara mendukung, lima suara menentang (Israel, Nauru, Palau, Paraguay, dan Amerika Serikat) dan enam abstain (Albania, Fiji, Hongaria, Makedonia Utara, Panama, dan Papua Nugini).

Resolusi ini menetapkan prosedur penyampaian pernyataan yang telah direkam sebelumnya, yang memberi wewenang kepada Presiden Abbas untuk menyampaikan pidatonya melalui video di Aula Majelis Umum, yang diperkenalkan oleh salah satu perwakilan Palestina yang berbasis di New York.
 

Resolusi ini juga memungkinkan penyampaian pernyataan melalui tautan langsung atau rekaman video ke konferensi tingkat tinggi yang membahas solusi dua negara, dan pertemuan tingkat tinggi lainnya.

Pengaturan ini hanya berlaku untuk sesi ke-80 saat ini.

Langkah ini diambil beberapa minggu setelah Otoritas Palestina mendesak Washington untuk mengembalikan visa Abbas agar ia dapat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk memimpin delegasi Palestina dan berpidato di Sidang Umum PBB secara langsung.

Abbas termasuk di antara 80 pejabat Palestina yang visanya dicabut oleh Kementerian Luar Negeri AS, dengan alasan masalah keamanan nasional.

Dalam tindakan lain, Majelis yang beranggotakan 193 orang tersebut mengadopsi tanpa pemungutan suara keputusan yang diusulkan Arab Saudi yang mengizinkan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Saudi, Mohammed bin Salman, untuk menyampaikan pernyataan melalui video atau pesan yang direkam sebelumnya pada konferensi tingkat tinggi pada 22 September 2025.

Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pada 29 Agustus bahwa mereka menolak dan mencabut visa dari anggota Organisasi Pembebasan Palestina dan Otoritas Palestina dengan alasan keamanan nasional, dengan menyatakan bahwa mereka telah gagal memenuhi komitmen sebelumnya, dan "karena merusak prospek perdamaian."

Pidato-pidato Majelis Umum dijadwalkan dimulai pada hari Selasa setelah para pemimpin berkumpul pada hari Senin untuk sebuah pertemuan puncak -,yang diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi,- yang bertujuan untuk membangun momentum menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

“Gaza adalah isu nomor satu di Majelis Umum PBB,” lapor Editor Diplomatik Al Jazeera, James Bays, dari New York.

“Semua pemimpin datang ke sini dan menyampaikan pidato mereka. Namun pada kesempatan ini. Mahmoud Abbas ditolak visanya yang sangat tidak biasa,” ujar Bays.

Bays mengatakan bahwa suara mayoritas yang mendukung Abbas berpidato di Majelis Umum PBB melalui video merupakan “gambaran opini internasional tentang Palestina dan Gaza”, dan hal itu menunjukkan “sangat sedikit negara yang mendukung Israel dan AS”.

Keputusan pemerintahan Trump telah menerima kritik luas, dengan PBB menegaskan bahwa keputusan tersebut melanggar Host Country Agreement atau Perjanjian Negara Tuan Rumah, yang mewajibkan AS untuk mengizinkan kepala negara dan pemerintahan melakukan perjalanan ke New York untuk pertemuan tahunan dan urusan diplomatik.