PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dipecat Terkait Skandal Telepon

Bangkok: Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Jumat 29 Agustus 2025 karena pelanggaran etika setelah hanya satu tahun berkuasa. Pemecatan ini merupakan pukulan telak bagi dinasti politik Shinawatra yang dapat memicu periode kekacauan baru.

Paetongtarn, yang merupakan perdana menteri termuda Thailand, menjadi perdana menteri keenam dari atau yang didukung oleh keluarga miliarder Shinawatra yang dicopot oleh militer atau pengadilan dalam perebutan kekuasaan yang penuh gejolak selama dua dekade antara para elit yang bertikai di negara tersebut.

Dalam putusannya, pengadilan menyatakan Paetongtarn melanggar etika dalam panggilan telepon yang bocor pada bulan Juni, di mana ia tampak bersujud kepada mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, ketika kedua negara berada di ambang konflik perbatasan bersenjata.

Pertempuran meletus beberapa minggu kemudian dan berlangsung selama lima hari. Keputusan ini membuka jalan bagi pemilihan perdana menteri baru oleh parlemen, sebuah proses yang dapat berlarut-larut, karena partai berkuasa, Pheu Thai, yang dipimpin Paetongtarn, kehilangan daya tawar dan menghadapi tantangan untuk memperkuat aliansi yang rapuh dengan mayoritas tipis.

Seperti dilansir dari Channel News Asia, Jumat 29 Agustus 2025, putusan ini mengakhiri masa jabatan perdana menteri putri sekaligus anak didik taipan berpengaruh Thaksin Shinawatra secara prematur. Paetongtarn, 39, adalah seorang pemula di dunia politik ketika ia tiba-tiba menjadi sorotan setelah pemecatan mendadak pendahulunya, Srettha Thavisin, oleh pengadilan yang sama setahun yang lalu.

Paetongtarn telah meminta maaf atas panggilan telepon yang bocor tersebut dan mengatakan ia berusaha mencegah perang.

Ia adalah perdana menteri kelima dalam 17 tahun yang dicopot oleh Mahkamah Konstitusi, menggarisbawahi peran sentralnya dalam perebutan kekuasaan yang pelik antara pemerintahan terpilih klan Shinawatra dan hubungan antara kaum konservatif yang kuat dan jenderal-jenderal royalis dengan pengaruh yang luas.

Ketidakpastian

Fokus selanjutnya akan beralih ke siapa yang akan menggantikan Paetongtarn, dengan Thaksin diperkirakan akan menjadi pusat dari serangkaian tawar-menawar antara partai-partai dan pialang kekuasaan lainnya untuk mencoba mempertahankan Pheu Thai sebagai pemimpin koalisi.

Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai dan Kabinet saat ini akan mengawasi pemerintahan dalam kapasitas sementara hingga perdana menteri baru dipilih oleh DPR, tanpa batas waktu kapan hal itu harus dilakukan.

Ada lima orang yang memenuhi syarat untuk menjadi perdana menteri, dengan hanya satu dari Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri yang berusia 77 tahun, mantan jaksa agung dengan pengalaman Kabinet yang terbatas, yang tetap menjaga profil rendah dalam politik.

Yang lainnya termasuk mantan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, yang telah pensiun dari dunia politik dan memimpin kudeta militer terhadap pemerintahan Pheu Thai terakhir pada tahun 2014, dan Anutin Charnvirakul, seorang wakil perdana menteri sebelum ia menarik partainya dari koalisi Paetongtarn akibat kebocoran panggilan telepon tersebut.

Putusan ini mendorong Thailand ke dalam ketidakpastian politik yang lebih besar di tengah kekhawatiran publik yang membara atas reformasi yang mandek dan ekonomi yang tersendat yang diperkirakan oleh bank sentral hanya akan tumbuh 2,3 persen tahun ini.

Pemerintahan Pheu Thai mana pun akan menjadi koalisi yang kemungkinan hanya memiliki mayoritas tipis dan dapat menghadapi tantangan parlemen yang sering muncul dari oposisi dengan dukungan publik yang besar yang mendorong pemilihan umum lebih awal.

"Menunjuk perdana menteri baru akan sulit dan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama," kata Stithorn Thananithichot, seorang ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn.

"Tidak mudah bagi semua pihak untuk menyelaraskan kepentingan mereka," kata Thananithichot.

"Pheu Thai akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan,” pungkas Thananithichot.