Tinjau Bendungan Marangkayu, Pj Gubernur Kaltim Tampung Keluhan Warga

Samarinda: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik meninjau proyek pembangunan penyempurnaan Bendungan Marangkayu, Kutai Kartanegara. Kunjungan disambut sejumlah warga dari beberapa desa yang mengaku belum mendapat kompensasi atas lahan milik mereka.

"Kita sudah melihat penyelesaian Bendungan Marangkayu. Kita juga disambut masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Masalah ganti rugi pembebasan lahan mereka," ungkap Akmal Malik dalam keterangannya, Selasa, 11 Februari 2025. 

Setelah mendengarkan keluhan, Akmal akan mengundang warga terdampak untuk mendapatkan solusi terbaik agar proyek Bendungan Marangkayu segera tuntas dan beroperasi maksimal. 

"Masyarakat harus mendapat hak sesuai ketentuan. Jangan sampai ada yang dirugikan," tegas Akmal. 

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Kementerian Pekerjaan Umum Yosiandi Radi menyebut kebutuhan lahan keseluruhan untuk pembangunan Bendungan Marangkayu seluas 653,09 hektare (ha) atau 1.224 bidang. Sejauh ini, sudah dibebaskan sekitar 47 persen.

"Terdiri tanah masyarakat 196,15 ha (351 bidang), tanah PTPN 114,8 ha (112 bidang) dan tanah KSP 0,1 ha (1 bidang)," jelas Yosiandi.
 

Baca juga: Banjir Rendam Ratusan Rumah di Samarinda

Sedangkan, tanah yang belum bebas sekitar 53 persen, terdiri dari tanah masyarakat 109,94 ha (243 bidang), tanah PTPN 87,2 ha (249 bidang), tanah KSP 81,9 ha (133 bidang) dan tanah PHSS 61 ha (129 bidang). 

"Bendungan ini memanfaatkan air dari Sungai Marangkayu dan Sungai Prangat akan menyuplai kebutuhan irigasi Marangkayu, mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pariwisata dan memproduksi air baku 450 liter per detik," ujar Yosiandi.

Akmal juga meninjau pembangunan Odah Singgah Desa Prangat Baru di Marangkayu. Kemudian, ia juga meninjau sejumlah proyek pemerintah daerah di Kota Bontang.