Efisiensi Anggaran Bukan Sekadar Pemangkasan, tapi Eliminasi Pemborosan

Jakarta: Deputi I Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Muhammad Isra Ramli menegaskan, efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan belanja negara, tetapi lebih kepada eliminasi pemborosan. 

"Bukan memotong otot, tetapi memangkas lemak," ujarnya dalam diskusi yang berlangsung di kafe daerah Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2025.

Isra mengatakan, efisiensi anggaran bukan soal sekadar memangkas pengeluaran, tetapi memastikan dana dialokasikan pada sektor yang benar-benar produktif. Ia menegaskan bahwa kabinet yang besar tidak selalu berarti pemborosan, sebab pemisahan kementerian dilakukan untuk meningkatkan fokus kerja dan efektivitas program. 

"Pemerintah tidak asal mengurangi anggaran, tetapi menghilangkan pemborosan seperti markup dan kebocoran," jelas Isra.

Diskusi yang membahas strategi mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di era pemerintahan Prabowo-Gibran ini menghadirkan berbagai pandangan dari para pakar ekonomi. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ester Sri Astuti mengungkapkan kekhawatirannya terhadap efisiensi APBN.

Ester awalnya optimistis, namun setelah melihat komposisi kabinet yang dianggap gemuk, ia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi masih sangat bergantung pada belanja pemerintah. 

"Jika belanja modal tidak dikelola dengan baik, sulit membayangkan ekonomi bisa mencapai target 8%," paparnya.

Sementara itu, Mohammad Faisal dari CORE Indonesia menilai target tersebut masih mungkin dicapai, meski ia masih dalam posisi wait and see. Menurutnya, kabinet yang besar bisa menjadi tantangan, tetapi juga membuka peluang jika dikelola dengan strategi yang tepat.

"Saya yakin pertumbuhan bisa digenjot, tetapi perlu ada kebijakan konkret yang benar-benar menghubungkan target 8?ngan efisiensi yang dilakukan pemerintah," ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, muncul pertanyaan bagaimana Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada belanja negara. Mengacu pada pola negara maju, pertumbuhan ekonomi mereka lebih banyak didorong oleh sektor swasta, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai dapat mengadopsi strategi serupa dengan mendorong investasi, memperkuat ekosistem bisnis, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Dengan demikian, efisiensi anggaran bisa membuka ruang fiskal untuk alokasi yang lebih tepat sasaran, terutama untuk infrastruktur strategis, pendidikan, dan riset teknologi.

Isra menyakini, dengan strategi yang tepat, Indonesia diharapkan tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih sehat tanpa lemak berlebih, hanya otot yang makin kuat.

"APBN bukan satu-satunya solusi. Pemerintah harus menjadi fasilitator, bukan pemain tunggal dalam perekonomian. Sektor swasta harus lebih diberdayakan, tenaga kerja lebih siap, dan inovasi harus terus didorong," ujar Isra Ramli.