Ketua KY Soroti Rendahnya Kepercayaan Publik pada Integritas Pengadilan

Jakarta: Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menegaskan tantangan utama dunia peradilan Indonesia saat ini adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas pengadilan. Dia menegaskan, tanpa kepercayaan publik, mustahil negara hukum dapat berdiri kuat.

“Kalau kita bicara alat perlengkapan negara, salah satu yang paling penting adalah kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara. Dan di dunia peradilan, trust itu masih menjadi problem besar,” ujar Amzulian dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 15 November 2025.

Amzulian membandingkan kondisi pengadilan Indonesia dengan negara-negara maju seperti Australia. Ia menyebut pengelolaan perkara menjadi indikator kuat apakah publik percaya pada sistem peradilan.

“Setahu saya, di pengadilan-pengadilan Australia, setiap tahun itu hampir nol tunggakan kasus. Di Indonesia, walaupun jumlahnya makin menurun, tunggakan perkara masih cukup tinggi,” ungkap Amzulian.

Amzulian menilai budaya hukum yang cenderung mendorong banding hingga Peninjauan Kembali (PK) pada kasus-kasus kecil turut menghambat efisiensi peradilan. “Ini merefleksikan rendahnya kepercayaan publik kepada dunia peradilan kita,” sebut Amzulian.

Baca juga: KY Telah Periksa Majelis Hakim Perkara Tom Lembong

Merujuk sejumlah survei publik pada 2025, Amzulian menyebut Mahkamah Agung kala itu hanya berada di posisi kelima dalam tingkat kepercayaan publik. Idealnya, MA menduduki posisi pertama karena Indonesia sebagai negara hukum.

“Padahal negara kita negara hukum. Idealnya, trust publik kepada peradilan ada di posisi nomor satu. Tetapi faktanya tidak demikian,” kata dia.

Ilustrasi pengadilan. Foto: Metrotvnews.com/Khairunnisa.

Amzulian mengakui bahwa setelah 20 tahun berdiri, Komisi Yudisial masih belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. Dia menyebut kinerja KY masih mengecewakan di mata masyarakat.

“Kita harus jujur, sampai hari ini publik belum puas dengan kinerja Komisi Yudisial. Saya sering keliling ke banyak kampus dan daerah, dan umumnya mereka masih agak kecewa,” ujar Amzulian.

Namun ia menegaskan bahwa ketidakpuasan tidak hanya tertuju pada KY. Sebab saat ini berbagai lembaga di Indonesia sedang mengalami masa transisi kepemimpinan nasional dan daerah. 

“Sebetulnya bukan lembaga negara itu tidak memperbaiki dirinya, tetapi tuntutan publik juga meningkat. Jadi lembaga bekerja, tetapi ekspektasi publik juga naik,” kata mantan Ketua Ombudsman RI tersebut.