Mensesneg Respons Isu Reshuffle: Belum Ada Pembahasan

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto dipastikan belum berencana melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle, belum ada," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Mei 2025.

Namun, Prasetyo menyebut Presiden secara rutin memantau dan mengevaluasi kinerja jajaran Kabinet Merah Putih. Presiden juga kerap mengingatkan para menteri agar berhati-hati dalam menyampaikan pandangan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Kita ini bekerja untuk masyarakat, sehingga kami semua diimbau untuk berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Itulah catatan yang rutin disampaikan oleh Bapak Presiden," terangnya.
 

Baca: Kadernya Dikabarkan bakal Kena Reshuffle, Golkar: Wewenang Presiden

Prasetyo menambahkan bahwa ia kerap mendapat amanah dari Presiden untuk mengingatkan para menteri, agar tidak menimbulkan kegaduhan. Selain dirinya, Presiden menginstruksikan menteri koordinator agar menyampaikan hal serupa, kepada menteri-menteri di bawah koordinasinya.

"Para menteri di bawah koordinasi kementerian koordinator diminta untuk menjaga kekompakan," bebernya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi isu terkait kemungkinan dirinya terkena perombakan atau reshuffle kabinet. Airlangga mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

“Nggak paham,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Mei 2025.

Saat ditanya mengenai kabar dirinya akan ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Airlangga tidak memberikan jawaban. Ia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan dari awak media.

Secara terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menanggapi isu reshuffle kabinet. Ia menegaskan bahwa kewenangan perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita itu jangan berpikir atau bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Ya,” kata Bahlil.