Ekonomi RI Tumbuh 4,87%, Kadin Ajak Tingkatkan Daya Saing Industri

Jakarta: Indonesia patut bersyukur karena perekonomiannya masih bisa tumbuh 4,87 persen pada kuartal I-2025 di tengah ketidakpastian global.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih yang terbaik di antara negara-negara ASEAN-5 dan tertinggi urutan ke-2 di antara 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia G-20. Hanya kalah dari Tiongkok yang tumbuh 5,4 persen.

Sementara dari sisi suplai (supply side), penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar adalah sektor pertanian yang tumbuh 10,52 persen dibanding kuartal I-2024.

WKU Kadin Indonesia Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional (Bippenas-Kadin Indonesia), Bayu Priawan Djokosoetono mengapresiasi keberhasilan Pemerintah meningkatkan produksi pangan.

"Program pompanisasi, bantuan alat dan mesin pertanian, serta berbagai program swasembada pangan berhasil mensukseskan panen raya padi dan jagung sehingga sektor pertanian tumbuh kuat di kuartal I-2025," ujar Bayu Priawan, dalam keterangan tertulis, Selasa,6 Mei 2025.

Sayangnya, sektor industri pengolahan tumbuh 4,55 persen, padahal kontribusinya terhadap total perekonomian paling tinggi yaitu 19,25 persen.

Ketua Komite Tetap Perencanaan Ekonomi dan Moneter, Bippenas-Kadin Indonesia, Ikhwan Primanda, mengajak semua pihak untuk meningkatkan daya saing industri nasional. 

"Perizinan usaha harus dipercepat, hambatan investasi harus diberantas, dan pembukaan pabrik harus dipermudah oleh semua fihak," tutur Ikhwan Primanda.

Sektor konstruksi yang kontribusinya 9,84 persen terhadap perekonomian hanya tumbuh 2,18 persen. Sedangkan sektor real estat hanya tumbuh 2,94 persen. Pemerintah perlu mempercepat belanja infrastruktur untuk menggerakkan sektor konstruksi, tetapi harus difokuskan ke proyek-proyek yang multiplier effect-nya besar dan dampak ekonominya cepat dirasakan masyarakat luas.

Keterlibatan swasta dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) juga harus didorong dan dipermudah, dalam rangka meringankan beban APBN dan BUMN. Kadin Indonesia juga berharap dilibatkan dalam program tiga juta rumah, renovasi 11 ribu sekolah, dan pembangunan 30 ribu dapur SPPG agar segera terealisasi sesuai target. 

"Program-program tersebut diharapkan bisa menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 sekitar dua persen. Dampak konstruksi tiga juta rumah/apartemen, renovasi sekolah, dan dapur SPPG tersebut terhadap perekonomian nasional semakin optimal jika material dan tenaga kerjanya semaksimal mungkin dari dalam negeri," tambah Ikhwan.


 

Baca juga: Ekonomi Cuma Tumbuh 4,87%, Kadin: Ini Menjadi Warning

 

Kadin ajak semua pihak permudah investasi

Kementerian PUPR mencatat, pada 2024 Kementerian PUPR mampu mencapai penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) 98,76 persen dari nilai kontrak sebesar Rp47 triliun, dengan nilai TKDN mencapai 37,34 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran (demand side) konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen dan berkontribusi 54,53 persen terhadap pengeluaran total. Kadin berharap pemerintah terus menjaga daya beli kelas menengah dan calon kelas menengah, yang menyumbang 84 persen konsumsi rumah tangga nasional, agar permintaan barang/jasa terus meningkat.

Belanja pemerintah pada kuartal I-2025 tercatat menurun 1,38 persen dibanding kuartal I-2024. Kadin memaklumi kendala realisasi belanja pemerintah terkait reorganisasi beberapa kementerian dan lembaga, tetapi berharap mulai kuartal II-2025 dan seterusnya belanja pemerintah bisa lebih cepat dan lebih tinggi dibanding 2024.

Selain itu, pembentukan modal tetap bruto atau investasi yang menjadi penopang terbesar kedua dari total pengeluaran/demand side hanya tumbuh 2,12 persen. Padahal investasi sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Kadin mengajak semua pihak untuk mempermudah investasi, terutama di sektor industri pengolahan dan konstruksi yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi untuk perekonomian dan bisa menciptakan banyak lapangan kerja yang berkualitas. UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya harus terus didorong implementasinya ke seluruh instansi dan dinas-dinas terkait hingga tingkat satuan pemerintahan terkecil di daerah-daerah.

"Kalau ada investor mau masuk, mau bangun pabrik, mau merekrut tenaga kerja, jangan dibiarkan diganggu. Hambatan pembangunan pabrik BYD di Subang jangan sampai terulang kepada investor lain, baik oleh ormas yang mengganggu maupun mafia tanah yang menghambat pembebasan lahan," kata Ikhwan Primanda.

Menurut dia, Pemerintah harus bisa memberantas mafia tanah yang menghambat pembebasan lahan atau mengambil keuntungan berlebihan atas tanah warga yang diperlukan investor, karena investornya bisa pindah kalau harga tanah dan ongkos investasinya terlalu mahal.

"Indonesia bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi. Samsung memilih Vietnam karena bisa menyediakan lahan sangat murah, hampir gratis, kepada investor yang akan membangun pabrik di sana. Samsung telah membangun 24 pabrik di Vietnam sejak 2009. Pada 2024, Google memutuskan investasi lebih dari Rp32 triliun di Malaysia, padahal penggunanya lebih banyak di Indonesia. Semoga mulai 2025 ini lebih banyak investor yang memilih berinvestasi di Indonesia," tutup dia.