Pemilu Greenland Berakhir di Tengah Perdebatan soal Kontroversi Trump

Nuuk: Pemungutan suara dalam pemilihan umum parlemen Greenland resmi berakhir pada Selasa kemarin, setelah diperpanjang selama 30 menit akibat tingginya partisipasi di berbagai tempat pemungutan suara (TPS). Pemilu ini mendapat perhatian global menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang berjanji untuk mengambil kendali atas pulau kaya mineral tersebut.

Sebanyak 72 TPS di seluruh wilayah Greenland, termasuk di daerah kutub, melayani sekitar 40.500 warga yang berhak memberikan suara. Komisi Pemilihan Greenland menyatakan bahwa hasil akhir diperkirakan akan diumumkan dalam waktu tiga hingga lima jam setelah penutupan TPS.

Pengaruh Klaim AS terhadap Pemilu Greenland

Sejak menjabat pada Januari, Presiden Trump secara terbuka menyatakan niatnya untuk menjadikan Greenland, wilayah otonomi Denmark sebagai bagian dari Amerika Serikat, dengan alasan kepentingan keamanan nasional. Pernyataan tersebut memicu perdebatan sengit mengenai masa depan Greenland, terutama terkait kemungkinan meraih kemerdekaan penuh dari Denmark.

Pulau yang dihuni sekitar 57.000 jiwa ini menjadi bagian dari persaingan geopolitik di kawasan Arktik, di mana mencairnya es membuka akses terhadap sumber daya alam yang melimpah dan jalur pelayaran baru. Selain AS, Rusia dan Tiongkok juga meningkatkan aktivitas militer mereka di wilayah tersebut.

Greenland memiliki status sebagai bekas koloni Denmark sejak 1953 dan memperoleh otonomi terbatas pada 1979, termasuk pembentukan parlemen sendiri. Meski demikian, Kopenhagen tetap memegang kendali atas kebijakan luar negeri, pertahanan, dan mata uang, serta menyumbang hampir USD 1 miliar per tahun untuk menopang perekonomian Greenland.

Pada 2009, Greenland memenangkan hak untuk memproklamasikan kemerdekaan penuh melalui referendum. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret menuju pemisahan dari Denmark, terutama karena kekhawatiran akan turunnya standar hidup tanpa dukungan ekonomi dari Kopenhagen.

Perdebatan Internal di Kalangan Politisi Greenland

Isu kemerdekaan menjadi tema utama dalam kampanye pemilu kali ini. Qupanuk Olsen, kandidat dari Partai Naleraq yang pro-kemerdekaan, menyatakan keyakinannya bahwa Greenland harus segera mengambil langkah menuju kemandirian penuh.

"Saya sangat yakin bahwa kita akan segera menjalani kehidupan yang berlandaskan budaya, bahasa, dan peraturan kita sendiri, bukan berdasarkan aturan dari Denmark," ujar Olsen, seperti dilansir Voice of America, Rabu 12 Maret 2025.

Namun, sikap berbeda disampaikan Inge Olsvig Brandt dari Partai Inuit Ataqatigiit yang saat ini memimpin pemerintahan. Ia berpendapat bahwa Greenland belum siap untuk merdeka dalam waktu dekat.

"Kita belum memerlukan kemerdekaan sekarang. Ada banyak hal yang harus kita perbaiki terlebih dahulu, termasuk memahami sejarah kita dan melakukan penyembuhan atas luka masa lalu sebelum melangkah lebih jauh," kata Brandt.

Kekhawatiran atas Intervensi AS

Klaim kendali dari Presiden Trump menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Greenland. Dalam debat terakhir yang disiarkan oleh stasiun penyiaran nasional KNR, seluruh pemimpin dari lima partai di parlemen sepakat untuk menolak campur tangan AS.

"Dia (Trump) sedang mencoba mempengaruhi kita. Saya memahami jika warga merasa tidak aman," ujar Erik Jensen, pemimpin Partai Siumut yang merupakan mitra koalisi pemerintah.

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada Januari menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Greenland mendukung kemerdekaan, meski mereka terbagi pendapat mengenai waktu yang tepat untuk mewujudkannya.

Menurut Julie Rademacher, seorang konsultan sekaligus mantan penasihat pemerintah Greenland, awalnya kampanye pemilu berfokus pada kemarahan terhadap pelanggaran sejarah yang dilakukan Denmark. Namun, perhatian kini beralih pada kekhawatiran terhadap pendekatan imperialistik AS.

Potensi Ekonomi dan Tantangan Lingkungan

Greenland memiliki cadangan sumber daya alam yang signifikan, termasuk mineral kritis seperti rare earth yang sangat dibutuhkan dalam industri teknologi tinggi, mulai dari kendaraan listrik hingga sistem pertahanan.

Namun, eksploitasi sumber daya ini menghadapi hambatan besar, seperti kekhawatiran lingkungan, kondisi cuaca ekstrem, dan dominasi Tiongkok dalam sektor tersebut. Dominasi ini mempersulit perusahaan lain untuk meraih keuntungan atau mendapatkan pasar yang stabil.

Sikap keras Presiden Trump terhadap Greenland sempat memicu kekhawatiran bahwa AS dapat menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih pulau tersebut. Meski kemudian ia melunakkan pernyataannya dan menyatakan siap menginvestasikan miliaran dolar jika Greenland bergabung dengan AS, pernyataan awalnya tetap menimbulkan kecemasan di kalangan warga.

Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, menegaskan bahwa pulau tersebut "bukan untuk dijual" dan menyerukan pembentukan pemerintahan koalisi yang kuat untuk melawan tekanan eksternal. Dalam wawancara dengan penyiar Denmark, DR, ia mengecam tawaran Trump sebagai sesuatu yang tidak menghormati kedaulatan Greenland.

"Kami bersedia bekerja sama dengan negara lain, tetapi Greenland bukanlah barang dagangan yang bisa dibeli," tegas Egede.

Perdana Menteri Denmark juga menyatakan bahwa Greenland bukan untuk dijual, tetapi keputusan masa depan wilayah tersebut sepenuhnya berada di tangan rakyat Greenland.

Momentum Partai Pro-Kemerdekaan

Partai Naleraq sebagai oposisi utama memperoleh momentum besar menjelang pemilu ini. Dukungan terhadap mereka menguat seiring meningkatnya perhatian AS dan tuduhan eksploitasi historis Denmark terhadap kekayaan mineral Greenland.

Partai ini meyakini bahwa minat AS terhadap Greenland dapat memperkuat posisi mereka dalam perundingan menuju kemerdekaan. Mereka berencana membawa proposal pemisahan dari Denmark ke dalam pemungutan suara sebelum pemilu berikutnya dalam empat tahun mendatang. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Pidato di Kongres, Trump Kembali Tegaskan Keinginan Kuasai Greenland