Pengurangan Dana Transfer Daerah Tak Ganggu Sektor Penting di Kota Yogyakarta

Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah diupayakan tak mengganggu sektor-sektor penting. Beberapa sektor penting itu di antaranya pendidikan dan kesehatan. 

"Pendidikan nggak (terganggu) karena pendidikan itu menjadi mandatori budget yang sudah harus dialokasikan," kata Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo pada Jumat, 10 Oktober 2025. 

Hasto menyebut sektor pendidikan masih kemungkinan ditambah anggarannya. Selain itu, sektor kesehatan juga ditambah dananya karena adanya program pemeriksaan kesehatan gratis.  

"Di  (sektor) kesehatan juga ada penambahan karena wajib memeriksa gratis itu, ada paket wajib memeriksa gratis, sehingga anggaran pendidikan dan kesehatan itu bisa memakan 47 persen sendiri," ujar Hasto. 

Hasto mengungkapkan belum mengetahui pasti berapa persentase dan nominal pemotongan dana dari pusat. Ia juga mengaku belum mendapat informasi pasti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

"DIPA yang pasti kan belum, sehingga kami masih menunggu. Ya, itu hanya estimasi kami, kalau seandainya dipotong 21 persen sampai 26 persen kan berarti berkurangnya sekitar itu," kata Hasto. 

Hasto juga menyebut kebutuhan belanja untuk pegawai memakan pos hingga 41 persen. Ia mengatakan sektor-sektor yang kemungkinan terdampak di antara belanja modal.

"Belanja modal itu seperti infrastruktur, membangun infrastruktur, memperbaiki jalan, membangun gedung. Yang itu yang diefisiensikan, artinya untuk tidak direalisasikan beberapa hal yang sifatnya belanja modal," ucap Hasto.  Hasto menambahkan total besaran APBD Kota Yogyakarta sekitar Rp2 triliun lebih, salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut dia, pengurangan dana transfer dari pusat akan siasati realisasi terhadap anggaran yang ada. 

"Kami PAD-nya kan mendekati Rp1 triliun. Kalau di kabupaten mungkin PAD-nya 300-400 itu, lebih berat itu. Kalau kita mendapatkan efisiensi, misalnya 21 persen sampai 26 persen, memang kita hanya bisa sekitar mungkin sekitar 7 persen dari total anggaran yang bisa untuk belanja modal yang bisa untuk membangun gedung atau bisa untuk membuat jalan itu," kata dia.