Dianggap Bisa Radikal, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Harus Diskors

Seoul: Pemimpin partai berkuasa Korea Selatan (Korsel) mengatakan, Presiden Yoon Suk Yeol perlu segera diskors dari menjalankan kewenangannya. Mereka mengungkapkan bahwa Yoon memerintahkan penangkapan politisi penting selama deklarasi darurat militer yang gagal.

Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon memperingatkan bahwa ada kemungkinan Yoon akan mengambil tindakan ‘radikal’ lain yang serupa dengan deklarasi darurat militer yang gagal jika ia terus memegang kekuasaan presiden.

"Mengingat fakta-fakta yang baru terungkap, saya yakin perlu untuk segera menskors Presiden Yoon Suk Yeol dari tugasnya untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya," kata Han, dilansir dari Anadolu, Jumat, 6 Desember 2024.

Ia menunjukkan bahwa Presiden Yoon telah memerintahkan Komandan Kontraintelijen Yeo In-hyung untuk menangkap tokoh-tokoh politik penting, melabeli mereka sebagai pasukan "anti-negara", dan bahkan telah menggunakan sumber daya intelijen untuk melakukan penahanan.

“Tindakan radikal seperti itu dapat terulang jika Yoon tetap menjabat,” seru Han.

Ia memperingatkan bahwa hal itu akan menempatkan negara pada "risiko besar."

Para pengamat memperkirakan bahwa Han mungkin mengisyaratkan dukungannya terhadap usulan pemakzulan yang dipimpin oposisi terhadap Presiden Yoon, yang akan diputuskan dalam sidang pleno pada Sabtu mendatang.

Sebelumnya, Han berjanji akan mengerahkan upaya untuk memblokir pengesahan usulan tersebut, dan PPP telah resmi memutuskan untuk menentangnya.

PPP dijadwalkan mengadakan rapat umum darurat anggota parlemennya pada hari Jumat nanti, yang kemungkinan akan membahas usulan pemakzulan tersebut.

Sementara itu, Cho Kyoung-tae, anggota parlemen PPP selama enam periode, menjadi anggota pertama partai berkuasa yang secara terbuka mendukung pemakzulan Yoon.

Untuk meloloskan usulan tersebut, diperlukan mayoritas dua pertiga, yang berarti diperlukan dukungan dari sedikitnya delapan anggota parlemen PPP untuk melewati ambang batas 200 anggota parlemen di Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang.

Di tengah pertikaian politik yang sedang berlangsung, Yoon dan pemimpin PPP Han telah bertemu.

Sementara itu, Pemimpin Partai Demokratik oposisi Lee Jae-myung memperingatkan bahwa Jumat malam adalah "sangat berbahaya."

"Saya khawatir (Yoon) akan melakukan sesuatu lagi malam ini atau dini hari," katanya kepada wartawan di parlemen.

“Yoon harus diberhentikan dari tugasnya sesegera mungkin," tegas Lee, seraya mencatat tindakan ilegalnya merupakan pengkhianatan dan kudeta diri.

Namun, penjabat Menteri Pertahanan Kim Seon-ho membantah kemungkinan penerapan darurat militer untuk kedua kalinya minggu ini.

"Bahkan jika ada permintaan untuk deklarasi darurat militer (kedua), Kementerian Pertahanan Nasional dan Kepala Staf Gabungan sama sekali tidak akan menerimanya," katanya.

Presiden Yoon memberlakukan darurat militer pada Selasa malam, hanya untuk ditarik dalam waktu enam jam setelah sebagian besar anggota parlemen menolaknya dalam sesi parlemen semalam.

Keputusannya untuk memberlakukan aturan militer memicu krisis politik di negara timur jauh itu karena banyak pembantunya termasuk Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun telah mengundurkan diri.

Baca juga: Partai Berkuasa Korea Selatan Menentang Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol