Kalsel Susun Rencana Perlindungan Ekosistem Gambut

Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan mempercepat penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) guna mencegah dan menekan laju kerusakan ekosistem gambut yang semakin parah di wilayah tersebut. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mencatat 80 persen lahan gambut di Kalsel dalam kondisi rusak. Hal ini dikemukakan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Adhi Maulana.

"Upaya restorasi kerusakan gambut ini merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat sekitar gambut di kabupaten/kota. Pemprov Kalsel sendiri tengah menyusun RPPEG guna mencegah dan menekan laju kerusakan ekosistem gambut," tuturnya.

Dikatakan Adhi, dalam penyusunan RPPEG yang merupakan tindak lanjut dari RPPEG Nasional memuat isu-isu strategis, pemetaan kondisi, hingga langkah-langkah taktis jangka pendek dan jangka panjang dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

"Dalam RPPEG nantinya akan memuat perlindungan dan pengelolaan gambut hingga 30 tahun ke depan, pembangunan akan memperhatikan ekosistem gambut termasuk ekonomi hijau," ujarnya.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Kalsel Anisa Nurli, mengatakan perencanaan pembangunan Kalsel sudah terintegrasi antara isu global, nasional, dan daerah. 

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain belum optimalnya mitigasi benana banjir dan karhutla, strategi pemanfatan ekosistem, mengedepankan fungsi lindung dan budidaya gambut, adaptasi terhadap perubahan iklim serta pembangunan ekonomi hijau.

Sebelumnya Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, Hanif Fasiol Nurofiq saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Lahan Basah 2023 beberapa waktu lalu menegaskan pentingnya peran semua pihaknya dalam restorasi dan melindungi kawasan gambut.

Menurut data Kementerian LHK, 80 persen dari 100 ribu hektare luas lahan gambut di wilayah tersebut dalam kondisi rusak, baik rusak ringan hingga rusak berat.