Presiden Joko Widodo . Foto: Biro Pers Setpres.
Jakarta: Pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait mengantongi informasi intelijen soal aktivitas partai politik (parpol) berpotensi menimbulkan dampak negatif. Khususnya, buat parpol hingga demokrasi Indonesia.
"Imbas dari pernyataan presiden akan menjadikan parpol semakin tidak mandiri dan independen," kata peneliti senior Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor dalam diskusi virtual, Kamis, 21 September 2023.
Firman mengatakan parpol yang tidak mandiri merupakan ancaman bagi demokrasi. Sebab, parpol sejatinya berperan sebagai penyalur aspirasi, agregasi, dan kepentingan masyarakat.
"Sehingga semestinya dapat menjadi organisasi yang mandiri dalam menjalankan fungsi-fungsinya," papar dia.
Firman menyebut adanya aktivitas intelijen berpotensi membuat parpol tidak nyaman untuk bebas berpikir. Parpol akan merasa selalu dimata-matai sehingga ragu untuk bersikap apalagi berbeda pandangan dengan pemerintah.
"Sikap kritis parpol dapat menjadi sesuatu yang haram dan tidak diperkenankan sebagaimana yang terjadi di rezim otoriter," jelas dia.
Selain itu, ucapan Jokowi akan berdampak pada demokrasi lantaran ada paradigma kekuatan demokrasi justru dicurigai. Padahal, inti demokrasi ialah kebebasan yang disalurkan salah satunya melalui parpol.
"Ketika kebebasan dibayang-bayangi kekuasaan presiden dan parpol dikontrol, kehidupan demokrasi akan semakin mati suri," ucap Firman.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan ke publik terkait pengetahuannya terhadap data intelijen. Jokowi menyampaikan kepada relawan bahwa dirinya mengantongi data intelijen pergerakan semua partai politik.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu, 16 September 2023.
