8 Provinsi Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla

Jakarta: Sebanyak delapan provinsi di Indonesia  telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Thomas Nifinluri.

"Dalam rangka kesiapsiagaan dan mengoptimalkan pengerahan sumber daya pengendalian karhutla, hingga saat ini masih delapan provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu Riau, Sumsel, NTB, Jambi, Kaltim, Kalbar, NTT, dan Kalsel," ungkap Thomas, saat dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 13 Oktober 2024.

Dia menuturkan upaya pengendalian karhutla telah dioptimalkan di 8 provinsi tersebut. Upaya itu meliputi deteksi dini titik panas, patroli pencegahan karhutla, sosialisasi kepada masyarakat, modifikasi cuaca, water bombing, patroli udara, dan penataan ekosistem gambut.

"Patroli pencegahan sudah dilaksanakan di Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, Papua, dan Papua Barat," tuturnya.
 

Baca juga:  Titik Panas 2024 Menurun Drastis

KLHK juga terus memperkuat peran serta masyarakat dalam pengendalian karhutla. KLHK telah membentuk komunitas masyarakat peduli api (MPA) sebanyak 7.428 personil yang tersebar di 29 provinsi. 

"Pada tahun 2024 telah dilakukan pembentukan MPA di Sumatra Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dengan jumlah peserta 345 personil," katanya.

Lebih lanjut Thomas menjelaskan, modifikasi cuaca telah dilaksanakan di Riau sebanyak 48 sortie (41.000 kg NaCl), Jambi sebanyak 14 sortie (11.140 kg NaCl), Kalimantan Barat sebanyak 11 sortie (8.800 kg NaCl), Kalimantan Tengah sebanyak 12 sortie (10.400 kg NaCl), Sumatera Selatan sebanyak 13 sortie (10.400 kg NaCl) dan Kalimantan Selatan sebanyak 16 sortie (12.800 kg NaCl). 

"Operasi udara juga dilakukan melalui patroli udara dan water bombing, yang telah dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret 2024 hingga sampai saat ini yang melibatkan 8 helikopter dari BNPB dan KLHK yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah," pungkasnya.