KPU Segera Koordinasikan Libur Nasional 27 November dengan Pemerintah

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana penetapan 27 November sebagai hari libur nasional. Sebab, tanggal tersebut merupakan hari pencoblosan Pilkada 2024.

"Ya, pasti kita akan berkoordinasi untuk 27 November menjadi hari yang diliburkan untuk pelaksanaan pilkada, sebagaimana pilkada-pilkada sebelumnya termasuk ketika pemilu nasional kemarin," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 9 November 2024.

Eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu akan mengirimkan surat dan mengkaji rencana tersebut bersama pemerintah. "Nanti kita akan kaji pihak-pihak yang menurunkan itu, tapi KPU akan bertemu dengan pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, KPU memastikan pengurusan logistik untuk Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar. Bahkan, pendistribusian logistik telah rampung 99 persen.
 

Baca juga: Pemerintah Bakal Tetapkan 27 November Hari Libur Nasional

“Secara umum sudah di atas 99 persen, hanya beberapa titik saja yang soal surat suara. Karena kan cetakannya belum seluruhnya, tapi sebagian besar sudah semua. Kalau untuk kotak, kemudian tinta segala macam sudah 100 persen semua,” tuturnya.

Menurutnya, tentu targetnya pada hari H pencoblosan Pilkada Serentak seluruh logistik telah sampai ke lokasi masing-masing. Sejumlah proses pun harus dilalui, mulai dari pengepakan hingga pembagian di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang seluruhnya telah disimulasikan.

“Makanya daerah-daerah terjauh, terluar, yang butuh energi dan usaha lebih karena jarak dan seterusnya, itu kita prioritaskan untuk misalnya dicetak lebih awal, sehingga kemarin ada daerah yang katakanlah, Papua Tengah, itu sudah 100 persen dicetak, kemudian ada calon wakilnya yang meninggal sehingga ada perbaruan surat suara, padahal itu kita dulukan karena daerahnya jauh,” ucapnya.

Adapun secara rinci, distribusi bilik TPS dengan jumlah kebutuhan sekitar 1 juta lebih telah rampung 100 persen, proses penerimaan sudah 100 persen, kabel tis sekitar dari 5 juta lebih sudah 100 persen, pengadaan dan pengiriman tinta sudah 100 persen, pengadaan dan pengiriman kotak TPS sudah 100 persen, pengadaan segel sudah 100 persen dengan pengiriman di 99,8 persen.

Kemudian produksi surat suara gubernur dan wakil gubernur sudah 100 persen dengan pengiriman dan penerimaan di 97 persen, pengadaan surat suara bupati, walikota, dan wakil bupati walikota sudah 99,19 persen dengan pengiriman di 99 persen, daftar pasangan calon sudah 92 persen dengan pengiriman 77 persen.

“Ini yang pokok-pokok di atas sudah semua. Kemudian alat bantu tuna netra misalnya, itu sudah 97 persen pengiriman sudah 70 persen. Sampul dan seterusnya itu sudah 100 persen, formulir-formulir juga sudah demikian di atas 90 persen. Jadi secara keseluruhan semua produksi itu sudah 98,63 persen dan pengirimannya sudah 84 persen, ini untuk yang produksi tahap kedua ya,” tuturnya.