Warisan Pak Lurah

Sejarah mengukir dengan tinta emas bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ialah bangsa petarung, mampu menembus badai dan menaklukkan gelombang samudra, berdagang hingga ke berbagai belahan dunia.

Mereka berlayar membawa rempah-rempah (cengkih, pala, cendana, kayu manis, dan lada) dengan kapal-kapal tradisional dari pulau-pulau di Nusantara ke Tiongkok, Asia Selatan, hingga Afrika Timur pada 4.500 tahun yang lalu.

Nenek moyang pelaut nan pemberani tidak sekadar menjual hasil bumi yang berupa rempah-rempah, mereka juga mengenalkan budaya dan etos kehidupan yang patut dibanggakan. Berkat rempah, Nusantara dikenal ke seantero jagat. Kedigdayaan nenek moyang Nusantara dibuktikan juga dengan membuat karya seni rupa adiluhung, seperti Candi Borobudur.

Kisah-kisah kepahlawan nan heroik dalam melawan penjajahan Belanda, termasuk kaum pemuda dan pelajar dalam mempercepat kemerdekaan Indonesia tidak kalah menakjubkan, seperti Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Angkatan muda pada 1945 juga berinisiatif menculik Sukarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.

Tak mengherankan jika Ben Anderson dalam Java in A Time of Revolution, Occupation and Resistance (1944-1946) menyebutkan sejarah Indonesia ialah sejarah pergerakan kaum muda. Mereka memiliki kesadaran berada di garis depan untuk menjadi penggerak revolusi kemerdekaan Indonesia.

Sejarah berulang, kaum muda yang dimotori mahasiswa turun ke jalan menumbangkan rezim Orde Baru pada 1998. Mereka mengusung gerakan reformasi, di antaranya menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dari kisah di atas bisa ditarik benang merah bahwa bangsa ini ialah bangsa petarung, pejuang, bukan pengemis, apalagi menghalalkan segala cara.

Pertanyaan dalam setiap babakan sejarah ialah apa yang diwariskan aktor sejarah untuk generasi mendatang. Dua periode pemerintahan Joko Widodo yang pada Oktober mendatang akan berakhir memunculkan pertanyaan senada. Apalagi pemerintahan Jokowi sudah mencanangkan Indonesia emas 2045 dengan visi Negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur yang masif telah menenggelamkan pembangunan sumber daya manusia yang dilandasi revolusi mental. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, gerakan itu mengamanahkan perbaikan dan pembangunan karakter bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai dasar, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Namun, revolusi mental hanya jargon. Masih jauh panggang dari api. Nilai-nilai integritas babak belur dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang diluncurkan Transperancy International (TI).

(Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group)