Respons Anies ke Ganjar soal IKN, Kritis Disebut Oposisi

Jakarta: Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan proses pembentukan Undang-Undang (UU) Ibu Kota Nusantara (IKN) berlangsung tanpa melalui proses dialog publik yang lengkap.

Hal ini diungkap Anies merespons pertanyaan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang disebut oposisi terhadap kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

"Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melalui proses dialog publik yang lengkap. Sehingga, dialognya setelah menjadi undang-undang, siapa pun yang kritis disebut oposisi, yang pro disebut pro pemerintah," ujar Anies dalam debat perdana capres di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.


Baca juga: Izin Gereja Mandek Puluhan Tahun Beres di Tangan Anies
?

Indonesia negara hukum

Dia menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sehingga, harus dibuka ruang dialog seluas-luasnya dalam proses pembentukan undang-undang.

"Negara hukum memberikan ruang kepada publik untuk membahas. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan. Penguasa menentukan hukum dan kemudian di situ kita berdebat," ucap dia.

Menurut dia, saat ini ada hal urgen yang dibutuhkan masyarakat, seperti penyediaan pupuk lengkap. Dia menilai pemerintah lebih baik memenuhi kebutuhan itu, ketimbang membangun IKN demi rasa keadilan kepada masyaraat.

"Ketika kita belum bisa menyediakan pupuk lengkap tapi menyediakan istana bagi presiden, di mana rasa keadilan kita," ucap dia.