Kunjungan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, ke sejumlah lokasi terdampak erupsi Semeru, Sabtu 22 November 2025/Dok. Kominfo Lumajang
Daviq Umar Al Faruq • 23 November 2025 10:22
Lumajang: Pemerintah pusat berkomitmen dalam menangani dampak erupsi Gunung Semeru, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang sektor pariwisata. Penanganan ini diarahkan agar berjalan cepat, tepat, terukur, serta berorientasi pada keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat di kawasan lereng Semeru.
Komitmen tersebut ditegaskan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, saat meninjau langsung posko pengungsian di SD Negeri 2 Pronojiwo dan sejumlah titik terdampak erupsi, Sabtu, 22 November 2025. Kunjungan kerja ini turut dihadiri Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma.
Pada fase tanggap darurat, Zita memastikan seluruh kebutuhan mendesak pengungsi terpenuhi dengan baik. Aspek tersebut meliputi distribusi logistik, layanan kesehatan, perlindungan bagi kelompok rentan, hingga kenyamanan di lokasi pengungsian. Ia menekankan pentingnya pendataan akurat untuk mencegah tumpang tindih bantuan.
“Setiap langkah yang diambil pemerintah pusat berbasis data dan standar keselamatan, sehingga warga terlindungi secara optimal,” ujar Zita di Lumajang, Sabtu, 22 November 2025.
Menurut Zita, proses penanganan dari darurat hingga transisi pemulihan harus berjalan tanpa jeda. Penanganan yang lambat atau tidak terkoordinasi berisiko memperberat dampak sosial dan ekonomi warga. Karena itu, seluruh program harus memiliki indikator jelas, target waktu terukur, dan mekanisme pemantauan ketat.
Tidak hanya berfokus pada kondisi kemanusiaan, pemerintah telah menyiapkan arah pemulihan jangka menengah dan panjang, khususnya untuk sektor pariwisata. Gunung Semeru dipandang bukan hanya sebagai wilayah geografis, melainkan ikon wisata alam Indonesia yang mendunia.
Zita menekankan, pemulihan kawasan wisata harus berpijak pada pelestarian alam dan budaya lokal. Kearifan masyarakat lereng Semeru, tradisi, pola hidup, dan hubungan harmonis dengan alam wajib dijaga dalam setiap langkah penataan ulang kawasan.
Pemulihan sektor wisata tidak sekadar membangun kembali infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup aspek konservasi lingkungan. Penataan jalur pendakian, daerah rawan bencana, kawasan penyangga, jalur evakuasi, dan fasilitas penunjang harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keselamatan wisatawan.
“Keberlanjutan komunitas wisata juga menjadi perhatian, termasuk pelibatan porter, pemandu, UMKM, dan penggerak pariwisata lokal lainnya. Langkah ini diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi pascagempa, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola wisata secara berkelanjutan,” terang Zita.
Zita berpendapat, bencana di kawasan Semeru seyogianya menjadi momentum untuk menata ulang tata kelola wisata yang lebih aman, tertib, dan berwawasan lingkungan. Perhatian Presiden terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat menegaskan bahwa pemulihan dirancang tidak hanya untuk membangun kembali, tetapi juga memperkuat resilience masyarakat.
.jpg)
Erupsi Gunung Semeru. Dok: PVMBG
Koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal terus diperkuat agar proses pemulihan berjalan selaras dan terstruktur. Di posko pengungsian, Zita memantau langsung pola distribusi bantuan dan interaksi petugas dengan warga, memastikan kelompok rentan mendapat perhatian khusus.
Ia optimistis, dengan seluruh proses yang berjalan sesuai rencana, kawasan Semeru akan bangkit kembali sebagai destinasi wisata yang aman, lestari, dan memikat. Kebangkitan ini diharapkan menjadi pengungkit pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak erupsi.
Melalui pendekatan menyeluruh, pemerintah berharap penanganan pascabencana Gunung Semeru dapat menjadi contoh praktik penanggulangan bencana yang cepat, tepat, terukur, dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.