Tuntaskan Masalah Truk ODOL, Pemerintah Perlu Bikin Roadmap yang Jelas dan Terukur

Jakarta: Truk Over Dimension dan Overload (ODOL) telah lama menjadi masalah sistem transportasi Indonesia. Pemerintah pun berencana untuk menangani masalah ini secara tuntas pada 2026 nanti. Meski demikian, dibutuhkan roadmap yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan masalah yang ada.

"Roadmap adalah rencana atau panduan terperinci yang menggambarkan tahapan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu," kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno di Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025.

Ia mengatakan, peta jalan akan membantu tim dan stakeholder memahami posisi saat ini dan langkah selanjutnya dalam mencapai target. Roadmap dapat dibagi dalam tiga periode, misal jangka pendek (2025-2026), jangka menengah (2027-2029) dan jangka panjang (2030-2045).

Di dalam roadmap ada program, indikator dan penanggung jawab dari Kementerian dan Lembaga terkait. Djoko mengatakan, pelaksanaan dapat dimulai dari proyek pemerintah dan BUMN yang tidak menggunakan truk ODOL kemudian dilanjutkan ke sektor atau wilayah lainnya.

Djoko menjelaskan, pemerintah juga perlu memasukkan pemberantasan pungli, upah standar pengemudi, perbaikan tunjangan fungsional petugas penguji kendaraan bermotor, penggunaan teknologi untuk pengendalian, pemberian insentif dan disinsentif.

"Pungli angkutan logistik di Indonesia tidak seperti di negara lain yang memang minim sekali. Pungli itu dilakukan mulai yang menggunakan baju seragam hingga tidak pakai baju," kata dia.

Selain itu, pemerintah melalui kementerian perhubungan (kemenhub) perlu membangun sekolah pengemudi bus dan truk layaknya sekolah bagi pilot pesawat terbang, masinis KA dan nakhoda kapal. Dia mengatakan, sekolah bagi pengemudi bus dan truk hingga saat ini belum ada di Indonesia.

"Sudah saatnya, kementerian perhubungan juga membangun sekolah buat pengemudi bus dan truk," ujar dia.
 

Baca juga:  Polri Siapkan Jurus Tekan Angka Kecelakaan akibat Truk ODOL

(Ilustrasi truk ODOL. Foto: Dok Metro TV)

Pemanfaatan jalur logistik

Djoko juga meminta pemanfaatan jalur logistik tidak hanya fokus di jalan raya mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Menurutnya, masih ada ruang bagi jalur perairan untuk logistik antar pulau dan aliran sungai. Begitu juga dengan memaksimalkan kereta api.

Ia mengatakan, menggunakan jalan rel tidak setara dengan jalan raya. Angkutan logistik menggunakan jalur KA dikenakan PPN 11 persen, moda KA menggunakan BBM nonsubsidi dan menggunakan jalan rel masih dikenakan track access charge (TAC).

"Jalan raya menggunakan BBM subsidi, tidak dikenakan PPN, menggunakan jalan arteri tidak dipungut biaya dan jika lewat tol dikenakan tarif," ujar dia.

Menurut data Bappenas, biaya logistik nasional Indonesia sebesar 14,29 persen dari PDB pada 2022, sekitar 8,79 persen adalah biaya transportasi. Skor Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023 sebesar 3,0, di bawah sejumlah negara ASEAN (Singapura (4,3), Malaysia (3,6), Thailand (3,5), Filipina (3,3), Vietnam (3,3).

Ajak Menhub terima masukan

Sementara, Anggota Majelis Etik MTI, S. Ipung Purnomo meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi tidak alergi dalam menerima masukan. Hal ini disampaikan menyusul Menteri Dudy yang jarang terlibat dalam diskusi umum membangun transportasi Indonesia.

"Dalam menjalankan pemerintahan apalagi menyangkut kebijakan di Kementerian, tentunya seorang Menteri harus dapat menerima masukan dari banyak orang," kata Ipung.

Ia melanjutkan, Menhub sedianya juga harus bisa bersinergi dengan pemerhati (pengamat), akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ia mengatakan, riset-riset yang dihasilkan dan dilakukan oleh perguruan tinggi yang dapat diadopsi oleh kementerian perhubungan.

Ipung mengatakan, Dudy harusnya dapat menerima masukan-masukan berdasar pengalaman di lapangan dari para pemerhati transportasi dan LSM yang sering terlibat dalam kebijakan transportasi. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto harus menegur para menterinya yang tidak mau menerima masukan dari pihak luar.

"Memimpin negeri ini tidak bisa sendirian. Dengarlah masukan dari pemerhati, akademisi, asosiasi, komunitas, dan LSM," ujar dia.