Danantara Dinilai harus Independen

Jakarta: DPR menggodok aturan untuk membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Korporasi itu dinilai mesti mandiri.

"Secara praktis mengingat Danantara berada dalam kekuasaan langsung Presiden, maka akan sangat baik jika tidak melibatkan anggota kabinet," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah, saat dikonfirmasi, Jumat, 7 Februari 2025.

Dedi melihat Danantara sebagai gagasan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden, kata dia, ingin membentuk korporasi yang mumpuni sehingga mampu bersaing di kancah internasional.

Dengan tujuan itu, kata Dedi, independensi Danantara mesti terwujud. "Danantara harus menjadi entitas mandiri dan bertanggung jawab langsung pada Presiden," kata dia.
 

Baca juga: Danantara Dinilai Bisa Mengatasi Kendala di Sektor Investasi

Dia meminta DPR memagari Danantara dengan sejumlah aturan yang tegas. Sehingga, dapat fokus menjadi katalis penggerak ekonomi Indonesia, sebagai korporasi.

Dedi juga menganalisis potensi Danantara dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut Dedi, hal tersebut tak efektif.

"Jika sama-sama harus dipimpin Erick, Danantara tidak akan berguna sebagaimana cita-cita pemerintah, karena pasti tumpang tindih," kata dia.

Dedi juga menyinggung kinerja BUMN yang selama ini tak stabil. Dengan demikian, lebih relevan menyerahkan kepemimpinan Danantara pada pihak profesional.

"Tidak mungkin dengan portfolio kerja semacam itu harus dibebankan kembali mengelola Danantara yang akan menjadi super holding korporasi negara," tegas Dedi.