Mensesneg Prasetyo Hadi. Metrotvnews.com/Kautsar
Jakarta: Penunjukan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjadi juru bicara presiden menjadi sorotan serius. Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari melihat pentingnya dasar hukum dalam penunjukan ini.
"Ada problematika dari segi hukum administrasi negara. Meskipun itu kekuasaan presiden pastinya penunjukan seperti itu dilakukan dengan surat keputusan. Untuk sementara waktu atau dalam periode tertentu supaya proses ketatanegaraan basisnya selalu peraturan," ujar Feri saat dihubungi, Selasa, 22 April 2025.
Meskipun, kata Feri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur di mana presiden memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet. Namun, sebaiknya pemerintah tertib dalam administrasi.
"Keluarkan saja surat keputusan presiden kan sangat cepat tidak perlu panjang-panjang sehingga penunjukan secara resmi bukan ala kadarnya agar kemudian seluruh komunikasi presiden betul-betul berkomunikasi dengan tiga menteri yang ditunjuk," tutur Feri.
Feri menjelaskan, tidak menjadi soal siapa yang ditunjuk sebagai juru bicara presiden. Namun, di sisi lain, perlu diperhatikan adanya aturan sehingga tata kelola pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sehingga ada norma atau ketentuan hukum yang jadi pegangan kenapa tugas tugas jubir untuk sementara waktu diberikan kepada kementerian atau para menteri tersebut agar kemudian orang tidak melihat sikap atau kebijakan yang asal cepat, tetapi tidak tepat," kata Feri.
Feri menerangkan, pada dasarnya penyusunan kabinet itu berada di kekuasaan presiden. Presiden memiliki hak prerogratif untuk menentukan kabinetnya. "Namun perlu juga diperhatikan apa saja ketentuan undang undang dan peraturan presiden mengenai komposisi dan tugas masing masing kabinet," tutur Feri.
Oleh karena itu, ucap Feri, perlu juga presiden tidak berbenturan jika bicara soal tata kelola pemerintahan yang baik. Dia menjelaskan, Pasal 4 UUD 1945 mengatur tentang kekuasaan pemerintahan. Pasal ini menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
"Presiden dapat saja memberikan tugas tugas khusus kepada para menteri dan pembantunya sebagaimana ketentuan undang undang kementerian negara dan peraturan presiden mengenai komposisi tugas kabinet," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjadi juru bicara presiden. Padahal, Istana juga masih memiliki Kantor Komunikasi Kepresidenan yang bertanggung jawab untuk mengomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjadi juru bicara presiden dibenarkan Prasetyo. Ia mengatakan, perintah itu tidak perlu disertai dengan pelantikan karena pada dasarnya seluruh anggota kabinet diharapkan bisa menjadi juru bicara presiden.
”Enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara. Terutama kalau saya, posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif (menjadi juru bicara),” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 17 April 2025.
Streaming