Kerja Sama RI-Rusia Diyakini Bisa Bikin Otot Ekonomi Indonesia Makin 'Strong'

Jakarta: Rencana penguatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Rusia, termasuk dalam bidang investasi industri gula, pupuk, dan perdagangan daging, dinilai sebagai sinyal positif bagi arah pemulihan ekonomi Indonesia. Namun, sejumlah perhatian juga perlu diberikan agar dampaknya optimal dan tidak merugikan sektor domestik.

Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebutkan, langkah ini berpotensi tidak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia dalam blok ekonomi BRICS.

"Saya kira hal yang positif untuk menguatkan pertama kerjasama perdagangan ya bilateral antara Indonesia dan Rusia, termasuk juga mungkin ini menjadi kolaborasi dalam memperkuat BRICS," ujar Tauhid saat dihubungi, Jumat, 20 Juni 2025.

Ia menilai, jika investasi dari Rusia benar-benar signifikan, maka ini dapat menjadi penopang ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik Iran-Israel dan tekanan tarif dari Amerika Serikat (AS).

Salah satu poin penting dari kerja sama ini adalah rencana impor daging dari Rusia. Tauhid menekankan bahwa daging impor harus memenuhi standar keamanan dan mutu di Indonesia, serta bersaing dari sisi harga.

"Kita berharap memenuhi standarisasi yang ada di Indonesia dengan harga yang lebih kompetitif ketimbang katakanlah kita impor dari Australia ataupun dari New Zealand," jelas Tauhid.

Namun ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak sampai menekan sektor peternakan lokal. Sebisa mungkin, kata Tauhid, kerja sama tersebut tidak merusak produk yang ada di dalam negeri.
 

Baca juga: Kunjungan Prabowo ke Rusia Momentum Perluas Pengaruh Indonesia

(Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin di St.Petersburg. Foto: BPMI Setpres)
 

Rusia diminta jangan ikut-ikutan terapkan EUDR CPO

Menyoal ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke Rusia, Tauhid mendukung upaya tersebut namun mengingatkan agar Rusia tidak ikut menerapkan regulasi ketat seperti EU Deforestation Regulation (EUDR) yang bisa menghambat ekspor CPO dari Indonesia.

"Kalau EUDR diperlakukan dengan beragam standar ISPO, RSPO, dan sebagainya itu akan justru kita akan semakin sulit untuk ekspor ke negara di Eropa termasuk mungkin juga Rusia," tuturnya.

Sementara itu, soal pembangunan industri pupuk, Tauhid menyebut kebutuhan bahan baku seperti gas harus dipenuhi dari dalam negeri agar Indonesia tak kembali bergantung pada impor.

"Kalau kita ingin mengembangkan industri pupuk maka perlu dipikirkan bagaimana produksi gas dalam negeri itu bisa memenuhi kebutuhan industri pupuk jadi tidak impor bahan bakunya juga," ujarnya.

Menurut Tauhid, ketiga hal itu menjadi syarat penting agar kerja sama Indonesia-Rusia benar-benar mendorong kemandirian ekonomi nasional, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.