IPB Akui Tata Kelola Kehutanan Nasional oleh Kemenhut Semakin Terbuka dan Berbasis data

Bogor: Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University memberikan apresiasi atas capaian Kementerian Kehutanan. Kinerja kementerian tersebut dinilai masuk dalam jajaran 10 besar kementerian terbaik di Indonesia berdasarkan survei IndoStrategi Research and Consulting. Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof Naresworo Nugroho, menyatakan pencapaian ini merupakan bukti nyata penguatan tata kelola kehutanan nasional.

“Pencapaian ini merupakan wujud konkret dari penguatan tata kelola kehutanan nasional yang semakin terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat,” ujar Naresworo Nugroho, Rabu, 22 Oktober 2025.

Menurut Naresworo, keberhasilan Kementerian Kehutanan tidak lepas dari sejumlah faktor kunci. Pertama, fokus kebijakan yang diarahkan pada dampak sosial dan ekologis nyata, seperti program Perhutanan Sosial. Program ini memberi akses dan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Faktor kedua adalah modernisasi tata kelola berbasis sistem informasi geospasial dan digitalisasi perizinan. Langkah ini berperan besar meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Naresworo mencontohkan peluncuran sistem SIGAP, DSS “Jaga Rimba”, dan One Map sebagai terobosan dalam manajemen data kehutanan.

Keberhasilan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian penting publik. Penekanan pada aspek pencegahan dan manajemen risiko dinilai sebagai isu sensitif yang berhasil ditangani.
 

Faktor pendorong lainnya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan, penyuluhan, dan kolaborasi lintas sektor. Kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian turut mendukung peningkatan kinerja.

Komunikasi publik dan sinergi lintas pemangku kepentingan juga disoroti. Keterlibatan parlemen, LSM, serta asosiasi kehutanan seperti APHI dan WWF dinilai berkontribusi memperkuat visibilitas dan keberlanjutan program.

“Kementerian Kehutanan juga dinilai berhasil memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi dan praktisi kehutanan,” tambah Naresworo.

Forum komunikasi seperti FOReTIKA (Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia) menjadi wadah penting untuk menyatukan arah kebijakan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui lokakarya bersama serta Studium General Series yang dikenal dengan Forestry Update Course (FUCo). Kegiatan ini dapat diikuti seluruh mahasiswa dan sivitas akademika program studi kehutanan di Indonesia.

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan Kementerian Kehutanan. Bentuknya melalui riset kolaboratif, pengembangan sistem informasi kehutanan berbasis sains, serta program magang dan policy lab.

“Kami meyakini sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adalah kunci mencapai tata kelola hutan yang lestari, berkeadilan, dan berdaya saing global,” pungkas Naresworo.