Gedung Putih Tegaskan Email Ultimatum Elon Musk Bersifat 'Sukarela'

Washington DC: Gedung Putih menegaskan bahwa email yang dikirimkan oleh Elon Musk kepada jutaan pegawai federal pada Sabtu, 23 Februari 2025, bersifat sukarela dan bukan sebuah perintah yang mengikat secara hukum.

Email tersebut meminta pegawai pemerintah untuk menjelaskan lima tugas yang mereka lakukan dalam seminggu terakhir atau berisiko kehilangan pekerjaan mereka.

Melansir New York Times (NYT) pada Senin, 24 Februari 2025, para pejabat Gedung Putih menegaskan bahwa "menjawab email Musk bersifat sukarela" dan "tidak ada dampak terhadap pekerjaan jika pegawai memilih untuk tidak merespons." Hal ini disampaikan oleh Office of Personnel Management (OPM) yang bertanggung jawab atas kebijakan kepegawaian federal.

Email Musk yang dikirim dengan subjek "apa yang kamu lakukan minggu lalu?" menyebabkan kegaduhan di berbagai instansi pemerintahan, dengan beberapa lembaga secara cepat mengirimkan pemberitahuan internal yang menegaskan bahwa pegawai mereka tidak diharuskan untuk merespons.

Mengutip NYT pada Senin, 24 Februari 2025, Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat (HHS) menyatakan dalam email internal kepada pegawainya bahwa "tidak ada ekspektasi bahwa pegawai HHS perlu merespons kepada OPM, dan tidak ada dampak terhadap pekerjaan jika memilih untuk tidak merespons."

Selain itu, mereka memperingatkan bahwa "siapa pun yang ingin menjawab harus berasumsi bahwa apa yang mereka tulis bisa dibaca oleh aktor asing yang berniat jahat."

Meskipun demikian, Presiden Donald Trump memuji permintaan Musk sebagai "genius" dalam kunjungannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, seraya menambahkan bahwa pegawai yang tidak menanggapi dapat "setengah-dipecat" atau "dipecat."
 

Baca Juga: Sejumlah Lembaga AS Tolak Perintah Elon Musk, Pegawai Diminta Tak Tanggapi

Komentar ini menimbulkan kebingungan di kalangan pegawai federal mengenai apakah mereka benar-benar diwajibkan untuk menanggapi email tersebut.

Pada Senin malam, 24 Februari 2025, Musk mengunggah pernyataan di media sosial yang mengatakan bahwa pegawai yang tidak merespons dalam kesempatan kedua "akan diberhentikan." Musk menambahkan, "Permintaan email itu sangat sederhana, hanya perlu mengetik beberapa kata dan menekan kirim!

Tetapi begitu banyak yang gagal dalam ujian sepele ini, bahkan beberapa diarahkan oleh manajer mereka. Pernahkah Anda melihat ketidakmampuan dan penghinaan terhadap pajak Anda yang lebih besar dari ini?"

Sejumlah pejabat tinggi di administrasi Trump menunjukkan perbedaan pandangan mengenai kebijakan ini. Mengutip NYT pada Senin, 24 Februari 2025, Direktur FBI yang baru diangkat, Kash Patel, menginstruksikan pegawai FBI untuk "menghentikan sementara" segala bentuk respons terhadap email Musk, mencerminkan kekhawatiran internal mengenai potensi pelanggaran keamanan atau kebocoran informasi rahasia.

Selain itu, beberapa instansi besar seperti Departemen Energi (DOE), Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Kehakiman secara langsung meminta pegawai mereka untuk mengabaikan permintaan tersebut.

"Untuk saat ini, pegawai DOE diminta untuk menunda segala bentuk respons terhadap email dari OPM," tulis Sekretaris Energi Chris Wright dalam email internal pada akhir pekan.

Namun, beberapa lembaga pemerintahan lain seperti Departemen Keuangan, Administrasi Layanan Umum, Departemen Transportasi, dan Kantor Manajemen dan Anggaran justru menginstruksikan pegawai mereka untuk menjawab email Musk sebelum tenggat waktu.

"Anda diminta untuk merespons pesan ini sebelum batas waktu," bunyi email dari Departemen Keuangan. "Kami mengharapkan kepatuhan yang tidak sulit atau memakan waktu."