Indonesia Butuh Investasi Rp13.032 Triliun Biar Ekonomi Bisa Tumbuh 8%

Jakarta: Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dedi Latip menyatakan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Indonesia berambisi mempercepat laju pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen dalam lima tahun ke depan.

Oleh karenanya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ambisius tersebut, Dedi mengungkapkan diperlukan investasi dalam jumlah yang besar untuk mendorong produktivitas ekonomi.

"Dari perhitungan Bappenas diperlukan investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing)sebesar Rp13.032 triliun. Ini cukup fantastis untuk lima tahun ke depan dari periode 2025 sampai 2029," ucap Dedi di Acara SMBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

Angka tersebut, sambung Dedi, naik 143 persen dari capaian realisasi investasi 10 tahun terakhir yakni pada 2014-2019 dan 2019-2024. "Artinya kita bisa lihat begitu besar target dan harapan yang harus dicapai," imbuh dia.

Untuk mencapai target investasi tersebut, Dedi menyampaikan Indonesia menawarkan beberapa investasi di antaranya adalah hilirisasi sumber daya alam, energi baru dan terbarukan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi digital dan pusat data semikonduktor, Ibu Kota Nusantara (IKN) serta industri manufaktur berorientasi ekspor.

"Untuk melompat dari negara berpendapatan menengah agar bisa menjadi negara yang berpendapatan tinggi, investasi perlu berperan dalam mendorong reproduksi produktivitas dengan lebih menekankan pada nilai tambah, adaptasi teknologi dan inovasi," beber dia.
 

Baca juga: Pembentukan Danantara Diingatkan Jangan Sampai Jadi Bancakan Politik

(Ilustrasi investasi. Foto: Medcom.id)
 

Tawarkan insentif demi genjot investasi

Di samping itu, untuk mendorong investasi masuk ke Indonesia, pemerintah telah menawarkan berbagai macam program, satunya adalah Super Tax Deduction hingga 300 persen untuk research and development (R&D) dan 200 persen untuk pelatihan vokasi dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah dan adaptasi teknologi dan inovasi.

Selanjutnya, tambah dia, pemerintah berusaha terus meningkatkan kemudahan berusaha dan memperbaiki kebijakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja antara lain adalah memperkuat kepastian hukum melalui penetapan Service Level Agreement (SLA) dan prinsip positif melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Yang kedua menyempurnakan sistem OSS atau Online Single Submission. Dan yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sistem OSS dengan kementerian dan lembaga termasuk percepatan digitalisasi RDT atau rencana detail tata ruang bagi pemerintah daerah," ungkap dia.

Sebagai negara dengan kekuatan besar, Dedi menilai Indonesia memiliki peluang untuk semakin memperkuat posisi dalam rantai pasok global dan berkontribusi mengatasi berbagai tantangan dunia seperti deglobalisasi perubahan, iklim, dan ketimpangan dalam pembangunan.

"Tentunya kita harus senantiasa optimis dan melakukan kolaborasi untuk mengambil peluang dan mengatasi tantangan yang muncul," urai Dedi.