Sistem roket HIMARS yang akan diterima Taiwan. Foto: Anadolu
Muhammad Reyhansyah • 18 December 2025 14:06
Taipei: Kementerian Pertahanan Taiwan pada Kamis, 18 Desember 2025 menyatakan pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah melanjutkan proses penjualan senjata senilai USD11,1 miliar atau sekitar Rp185,45 triliun kepada Taipei.
Paket ini disebut sebagai penjualan persenjataan terbesar yang pernah ditawarkan Washington kepada pulau tersebut, yang dipandang Tiongkok sebagai bagian dari wilayahnya.
Pengumuman itu menjadi yang kedua terkait penjualan senjata Taiwan di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump saat ini, di tengah meningkatnya tekanan militer dan diplomatik Beijing terhadap Taipei. Pemerintah Taiwan secara konsisten menolak klaim kedaulatan Tiongkok atas pulau tersebut.
Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut paket penjualan itu mencakup delapan jenis perlengkapan, di antaranya sistem roket HIMARS, whowitzer, rudal antitank, wahana nirawak, serta suku cadang untuk berbagai peralatan militer lainnya.
“Amerika Serikat terus membantu Taiwan dalam menjaga kemampuan pertahanan diri yang memadai serta membangun daya tangkal yang kuat secara cepat dan memanfaatkan keunggulan peperangan asimetris, yang menjadi fondasi bagi terjaganya perdamaian dan stabilitas kawasan,” demikian pernyataan kementerian tersebut, seperti dikutip Channel News Asia, Kamis, 18 Desember 2025.
Kementerian juga menyatakan paket tersebut kini berada pada tahap pemberitahuan kepada Kongres AS, sebuah fase di mana parlemen memiliki kesempatan untuk memblokir atau mengubah penjualan jika dikehendaki. Namun, Taiwan disebut menikmati dukungan lintas partai yang luas di Kongres.
Atas dorongan Amerika Serikat, Taiwan dalam beberapa tahun terakhir berupaya mentransformasi kekuatan militernya agar mampu menerapkan strategi “perang asimetris”, dengan mengandalkan persenjataan yang lebih mobile, berukuran kecil, dan relatif lebih murah, tetapi tetap efektif secara taktis, seperti drone.
Hingga kini, Kementerian Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar terkait paket penjualan tersebut. Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga belum menyampaikan respons.