SNI menggelar aksi damai di kawasan Istana Negara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis, 18 Desember 2025. Dokumentasi/ istimewa
Jakarta: Perjuangan Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) dalam mengawal kebijakan perikanan yang berpihak kepada nelayan mulai membuahkan hasil. Sejumlah aspirasi nelayan yang disampaikan melalui aksi damai mendapat respons positif dari pemerintah. Respons tersebut disampaikan melalui Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensetneg) saat audiensi antara perwakilan nelayan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ketua Umum SNI, Hadi Sutrisno, menegaskan capaian ini merupakan hasil perjuangan nelayan yang dilakukan secara damai dan konstitusional.
"Ini bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan nelayan yang dilakukan secara damai, konstitusional, dan bermartabat demi keberlanjutan perikanan Indonesia," kata Hadi di Jakarta, Sabtu, 20 Desember 2025.
Baca Juga :
Hadi menjelaskan SNI berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar berpihak pada nelayan sebagai pilar ketahanan pangan dan kedaulatan maritim nasional.
"Sebagai mitra strategis pemerintah, kami akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan secara konstruktif agar sesuai dengan kebutuhan nelayan di lapangan," jelasnya.
SNI menggelar aksi damai di kawasan Istana Negara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis, 18 Desember 2025. Dokumentasi/ istimewa
Adapun sejumlah poin yang menjadi hasil perjuangan SNI antara lain dibukanya kembali Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tanpa penerapan kuota, serta belum diterapkannya kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Selain itu kapal penampung kembali diizinkan beroperasi di wilayah WPP NRI. Pemerintah juga memproses revisi PP Nomor 85 Tahun 2021 dengan arah penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi.
Poin lain yang diperjuangkan meliputi penghentian naturalisasi kapal asing, penyesuaian harga solar industri untuk kapal di atas 30 GT, serta revisi aturan yang berpotensi mengkriminalisasi alat tangkap nelayan.
SNI juga mencatat adanya izin penyimpanan BBM di palka kapal dengan ketentuan keselamatan, serta dibukanya kembali izin operasional kapal di atas 100 GT di wilayah ZEEI dan WPP NRI 711 (Laut Natuna).
Menurut Hadi perjuangan ini lahir dari semangat kolektif nelayan di berbagai daerah yang menginginkan tata kelola perikanan yang lebih adil dan manusiawi.
"Kami ingin kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan dan masa depan perikanan yang lebih baik," ungkapnya.
Sementara Sekretaris Jenderal SNI, James Then, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam aksi damai nelayan, termasuk aparat keamanan dan pemerintah yang membuka ruang dialog.
“Terima kasih kepada seluruh anggota SNI yang tetap solid, serta kepada pemerintah dan aparat keamanan yang mengawal aksi damai dengan tertib,” ujar James saat ditemui di Markas SNI Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
James menegaskan SNI siap bersinergi dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan perikanan yang pro kesejahteraan nelayan. Ia juga berharap nelayan dan pelaku usaha perikanan dari berbagai daerah dilibatkan dalam setiap proses perumusan kebijakan.
Sebelumnya SNI menggelar aksi damai di kawasan Istana Negara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis, 18 Desember 2025. Aksi yang diikuti belasan ribu nelayan dari berbagai daerah tersebut berlangsung tertib dan damai, dengan tujuan mendorong perbaikan tata kelola perikanan nasional.
Streaming