Kemerdekaan Palestina Disuarakan dalam BRICS People’s Summit 2025

Jakarta: Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin, menyerukan pentingnya tata kelola dunia yang lebih berkeadilan, termasuk restorasi mata pencaharian sebagai bagian dari kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan Irham di forum BRICS People’s Summit 2025 di Rio de Janeiro, Brazil, pada Senin, 1 Desember 2025.

“Dunia sudah seharusnya menyudahi praktik neo-kolonialisme dan no-imperialisme dalam bentuk kooptasi segelintir negara terhadap negara dunia ketiga yang lebih lemah. Dunia juga harus menyudahi agresi militer terhadap sebuah negara, embargo ekonomi terhadap sebuah negara, demi terwujudnya new governance of world order, termasuk opresi Israel atas Palestina,” kata Irham dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Desember 2025.

Irham hadir sebagai salah satu penanggap dalam puncak pertemuan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam BRICS pada 1-4 Desember 2025.

Pertemuan ini dihadiri perwakilan masyarakat sipil dari negara-negara anggota BRICS dan diselenggarakan BRICS Civil Council. Mereka mendiskusikan beberapa isu multilateral strategis seperti From Economic Cooperation to the Construction of Multipolarity, The New Global Order: hegemonic Disputes and Geopolitical Reconfiguration, dan BRICS and the Challenges of Global Governance in the 21st Century.

Dia menekankan tatanan dunia tidak boleh lagi permisif terhadap operasi dan dominasi negara tertentu terhadap dunia yang lebih lemah. Ekonomi dunia perlu tata kelola baru yang lebih berkeadilan dan memenangkan seluruh penduduk dunia, bukan saja untuk negara-negara maju dan kuat.

“Dunia perlu keseimbangan baru. BRICS harus menjalankan agenda ini mengingat saat ini BRICS sudah memperluas keanggotaannya setara dengan 54,6% populasi dunia. BRICS menjadi platform multilateral yang strategis dan seharusnya bisa menjadi generator baru tata kelola dunia baru yang lebih adil, damai dan setara,” ujar Irham.
 

Baca Juga:  BRICS Jadi Arah Baru Diplomasi Indonesia dalam Perluasan Kemitraan Strategis

 

Kemerdekaan dan Restorasi Ekonomi Palestina

Irham juga menyerukan pentingnya negara-negara BRICS mulai fokus pada pemulihan ekonomi dan restorasi mata pencaharian bagi penduduk Palestina sebagai bagian dari agenda Palestina merdeka. Hal itu disampaikan Irham di hadapan Osama Alhaj Ahmad, Deputy Head of the Trade Union Working Committee of the Popular Front fro the Liberation of Palestine.

“BRICS tidak seharusnya berhenti pada isu kemerdekaan Palestina, tetapi juga harus menyusun agenda multilateral bersama untuk pemulihan ekonomi masyarakat Palestina, termasuk inklusi Palestina dalam rantai pasok ekonomi global, terutama diantara negara-negara anggota BRICS. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh BRICS untuk negara-negara dunia yang saat ini sedang mengalami embargo seperti Kuba, Venezuela dan Iran,” kata Irham.

Irham juga meminta negara-negara anggota BRICS untuk bersatu dan memformulasikan standar-standar internasional terkait produk dan komoditas diantara negara anggota BRICS. Selama ini, atas nama standarisasi komoditas tertentu, segelintir negara maju mengatur ekonomi negara-negara yang lebih lemah.

Atas nama standar ini pula, lanjut dia, segelintir negara maju telah mengkooptasi ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk dunia. Menurut dia, hal ini tidak boleh lagi dibiarkan.

“Dengan populasi yang dominan, BRICS sudah harus memikirkan standar-standar global pertukaran komoditas antara negara sehingga akan menciptakan rantai pasok dunia yang lebih berkeadilan, tidak kooptatif dan memerdekakan ekonomi semua pihak, termasuk negara-negara dunia yang selama ini dianggap lemah,” tegas Irham.