Presiden Prabowo: 290 BUMN Tak Produktif Ditutup, Indonesia Hemat hingga Rp50 Triliun

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari restrukturisasi dan perampingan jumlah perusahaan pelat merah. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN tersisa paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026.

"Saya dengan bangga, saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN," kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Prabowo mengatakan pemerintah akan mempertahankan BUMN yang dinilai produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Sementara itu, perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan masuk dalam proses restrukturisasi.

"750 BUMN lebih akan kita tutup, hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat kita pertahankan," ujarnya.

Perampingan BUMN hemat Rp50 triliun

Prabowo melanjutkan, perampingan jumlah BUMN telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun hingga saat ini. Menurut dia, penghematan tersebut antara lain berasal dari biaya gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta perjalanan dinas.

"Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja, kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, dan lain-lain, kita sudah menghemat Rp50 triliun lebih," tutur Presiden.

Prabowo menyebut langkah tersebut sebagai salah satu bentuk restrukturisasi korporasi berskala besar. "Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," ucap Kepala Negara.