Trump Peringatkan Risiko Pemakzulan Jika Partai Republik Kalah Pemilu Sela

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan peringatan keras kepada anggota legislatif dari Partai Republik mengenai masa depan kepemimpinannya.

Dalam pertemuan kebijakan di Kennedy Center, Washington, pada Selasa, 6 Januari 2026, waktu setempat, Trump menyatakan bahwa Partai Demokrat akan segera melakukan proses pemakzulan jika Partai Republik kehilangan kendali atas kursi Dewan Perwakilan AS dalam pemilu sela November mendatang.

Saat ini, Partai Republik memegang mayoritas tipis dengan 218 kursi berbanding 213 kursi milik Demokrat. Trump merasa khawatir karena secara historis partai presiden yang sedang menjabat sering mengalami kekalahan dalam pemilu sela. Untuk mengantisipasi hal tersebut, beberapa negara bagian yang dikuasai Republik, seperti Texas, telah menggambar ulang peta daerah pemilihan guna mengamankan kursi, meskipun langkah ini memicu kritik keras dari kelompok hak sipil.

Dalam pidato sepanjang 90 menit tersebut, Trump mengecam keras taktik politik lawan-lawannya. Ia mempertanyakan pola pikir pemilih yang mungkin kembali mendukung Partai Demokrat meskipun ia mengeklaim kebijakannya lebih unggul. Trump menyebut kubu oposisi sebagai kelompok yang agresif dan sangat solid dalam upaya menjatuhkannya dari kursi kepresidenan.

"Saya berharap Anda bisa menjelaskan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi dengan pikiran masyarakat karena kita memiliki kebijakan yang benar. Mereka tidak. Mereka memiliki kebijakan yang mengerikan," ujar Trump merujuk pada para politikus Demokrat, dikutip dari media UPI, Selasa, 6 Januari 2026.

Isu pemakzulan ini kembali mencuat seiring dengan serangkaian kebijakan luar negeri Trump yang dinilai kontroversial. Selain kebijakan imigrasi yang ketat, operasi militer penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu lalu telah memicu kecaman internasional.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyatakan keprihatinan mendalam karena tindakan tersebut dianggap tidak menghormati aturan hukum internasional dan kedaulatan negara lain.

Kubu Demokrat, yang dipelopori oleh perwakilan Maxine Waters, menilai tindakan Trump sudah melampaui batas kewenangan konstitusi. Waters menegaskan bahwa penangkapan pemimpin asing dan penggunaan kekuatan militer yang ekstrem tidak boleh dianggap sebagai hal yang normal.

Tekanan politik ini memberikan sinyal kuat bahwa hasil pemilu sela pada November nanti akan menjadi penentu utama apakah Trump akan menghadapi persidangan pemakzulan untuk ketiga kalinya atau tidak.

(Keysa Qanita)