Editorial Media Indonesia: Penghematan Tepat Sektor

BERHEMAT adalah hal mutlak dalam menghadapi krisis global saat ini. Berhemat, khususnya BBM, merupakan adaptasi pertama dan minimal ketika Selat Hormuz belum juga aman.

Langkah penghematan BBM jelas tidak hanya satu, dan masing-masing memiliki plus-minusnya. Termasuk rencana berhemat yang dimulai dengan gerakan bekerja dari rumah (work form home) atau WFH. Langkah tersebut merupakan pilihan paling logis yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

Kita telah memiliki pengalaman itu di saat pandemi covid-19. Nyatanya, langkah tersebut berhasil menghemat BBM dan menyelamatkan negeri ini dari krisis yang lebih dalam.

Akan tetapi, WFH saat itu memang jauh berbeda dengan rencana pemerintah sekarang. Inilah yang menjadi pertanyaan besar. WFH saat pandemi sudah mampu menurunkan konsumsi BBM hingga 8% dalam dua pekan pertama.

Namun, keberhasilan itu tercapai karena penerapan penuh, alias tanpa jeda hari. Adapun rencana pemerintah saat ini ialah WFH sehari sepekan dan diberlakukan bagi ASN.

Dengan skala yang jauh lebih kecil, maka tekad proyeksi penghematan pemerintah mencapai 20% atau sekitar 136 juta liter per bulan (20 hari kerja) memang penuh tantangan. Padahal, saat pandemi covid-19, penghematan per bulan hanya mencapai 83,6 juta liter.

Di sisi lain, konsumsi elpiji rumah tangga saat pandemi naik. Dengan kata lain, kebijakan WFH pada dasarnya belum berarti menghasilkan penghematan energi fosil impor dalam skala besar.

Oleh karena itu, pemerintah harus menghitung lagi plus-minus rencana WFH minimalis tersebut. Jangan sampai penghematan energi tidak setimpal, atau bahkan justru tidak maksimal, jika dihitung dengan pengeluaran sumber daya lainnya akibat perubahan pola kerja yang hanya di ujung pekan.

Lebih dari itu, jangan sampai kebijakan WFH minimalis ini malah membuat hadangan baru birokrasi dan kinerja sektor pemerintahan. Ini tidak boleh terjadi karena juga akan merugikan pertumbuhan ekonomi.


Ilustrasi BBM. Dok. Istimewa
 

Di samping itu, pemerintah mesti menggenjot kebijakan penghematan energi fosil yang lebih nyata dan andal untuk jangka panjang. Yang paling utama ialah konversi bahan bakar fosil ke energi terbarukan mutlak diterapkan lebih serius lagi. Potensi besar energi surya di Indonesia, misalnya, sudah lama dihitung jauh lebih besar daripada kapasitas energi terbarukan lainnya.

Cara lain yang lebih cepat direalisasikan ialah penghematan BBM dengan semakin menggejot transportasi publik. Ini bukan hanya armada, melainkan juga sistem terintegrasi, baik jalur maupun moda transportasinya.

Namun, kita memahami bahwa berbagai langkah penghematan BBM itu bisa jadi tidak cukup untuk mengantisipasi tekanan APBN akibat konflik geopolitik global. Kita meminta agar upaya-upaya mengurangi defisit APBN tidak boleh mengganggu sektor krusial, seperti kesehatan.

Pemerintah harus ingat, perubahan desil BPJS pada awal tahun ini saja sudah membuat 11 juta orang dikeluarkan dari penerima bantuan iuran. Padahal, banyak dari mereka yang masuk golongan kurang mampu.

Tuntutan penghematan harus juga dimaknai Presiden Prabowo dengan pengawasan lebih ketat terhadap program-program lain.

Kita pun mendesak agar penghematan dilakukan seluruh pemerintah daerah. Segala bentuk pemborosan anggaran, termasuk bermewah-mewah dalam fasilitas dan kegiatan dinas, harus dihentikan. Pemda seharusnya sadar bahwa mereka sebenarnya adalah garda terdepan dalam menjaga stabilitas di daerah masing-masing di tengah tekanan ekonomi ini.