Direktur eksekutif Satu Data Indonesia, Dini Maghfirra. Foto: Metrotvnews.com/Afifah Alfina.
50 Kementerian/Lembaga Berkolaborasi dalam Satu Data HAM
Siti Yona Hukmana • 27 October 2026 11:41
Jakarta: Sebanyak 50 kementerian dan lembaga berkolaborasi menyatukan basis data sektoral yang selama ini masih dikelola secara terpisah. Hal ini mengimplementasikan Satu Data Indonesia bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, guna mewujudkan keterpaduan tata kelola data Hak Asasi Manusia (HAM) secara nasional.
“Kami identifikasi sekitar 50-an kementerian lembaga yang berhasil untuk bersepakat berkolaborasi, memperkuat koordinasi terkait dengan tata kelola data HAM ini,” kata Direktur eksekutif Satu Data Indonesia, Dini Maghfirra, di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 27 Oktober 2026.
“Satu Data Indonesia, dalam undang-undangnya, diberikan kekuatan atau kemampuan untuk mengikat hal tersebut sehingga dapat menegakkan sanksi, baik itu administrasi dan pidana,” kata Dini.

Diskusi penguatan Satu Data Indonesia dalam mendukung tata kelola data HAM. Foto: Metrotvnews.com/Afifah Alfina.
Keberadaan data terpadu yang akurat dan valid ini dinilai menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik yang presisi bagi seluruh warga negara.
“Data yang baik bukan hanya menghasilkan informasi yang benar, tapi juga menjadi dasar bagi kebijakan yang tepat, pelayanan publik yang lebih baik, perlindungan HAM yang semakin efektif bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Dini.
Di sisi lain, Dini menekankan soal penataan rantai pengolahan informasi yang membutuhkan standarisasi dan keselarasan teknis. Agar tidak terjadi duplikasi atau perbedaan data antar lembaga.
“Oleh karena itu, kualitas data tidak cukup hanya diukur berdasarkan ketersediaan dan kelengkapannya, tentunya perlu memperhatikan juga keseragaman dari standar, metadata, dan juga kode referensi dan data induk yang akan kita gunakan,” ujar Dini.
(Metrotvnews.com/Afifah Alfina)